Berita Nasional

Luruskan Pernyataan Wamenkes, Budi Gunadi Minta Maaf soal Penilaian Buruk terhadap Pemprov DKI

Budi menyebut, penilaian risiko berdasarkan indikator pengendalian Covid-19 seharusnya tidak menjadi ukuran kinerja provinsi seperti DKI Jakarta

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Instagram/@handojostephanie
Dokter Dante Saksono Wakil Menkes yang baru dilantik Presiden Jokowi 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta maaf atas penilaian E kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pengendalian Covid-19.

Budi menyebut, penilaian risiko berdasarkan indikator pengendalian Covid-19 seharusnya tidak menjadi ukuran kinerja provinsi seperti DKI Jakarta yanng memiliki angka testing dan vaksinasi tinggi.

“Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi,” kata Budi saat jumpa pers yang dikutip di akun YouTube Kementerian Kesehatan RI pada Jumat (28/5/2021).

Budi mengatakan, data-data yang disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada Kamis (27/5/2021) lalu merupakan data analisis internal.

Tujuannya sebagai persiapan daerah dalam menghadapi lonjakan kasus usai libur lebaran Idul Fitri 1442 H pada 13 Mei 2021 lalu.

Baca juga: Bantu India Tanggulangi Pandemi Covid-19, Indonesia Kirim Lagi 2.000 Tabung Gas Oksigen

Baca juga: Sempat Berikan Nilai Buruk, Kemenkes Kini Puji Pemprov DKI soal Penanganan Covid-19

“Data-data dan angka merupakan indikator risiko pedoman WHO terbaru yang digunakan sebagai analisa internal di Kementerian Kesehatan untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin,” jelas Budi.

Mantan Wakil Menteri BUMN ini mengaku, baru mendiskusi soal pedoman umum penilaian itu pada empat pekan lalu. Bahkan Kementerian Kesehatan juga masih mempelajari apakah cocok digunakan di daerah atau tidak.

Selain itu, indikator risiko ini juga digunakan untuk melihat laju penularan kasus dan bagaimana kesiapan daerah dalam merespons pandemi ini.

Dengan demikian, Kementerian Kesehatan dapat mengetahui sejauhmana intervensi dan jenis bantuan yang harus diberikan dalam menangani lonjakan kasus.

“Kita sendiri masih mendalami apakah ada faktor-faktor lain yang perlu kita lihat berdasarkan pengalaman sebelumnya, untuk bisa memperbaiki respons atau intervensi kebijakan, ataupun program yang kita bisa lakukan untuk mengatasi pandemi ini,” ungkap Budi.

Dia melihat, selama 1 tahun lebih pandemi menyerang, belum ada negara di dunia mampu mengeluarkan resep lengkap dan komprehensif yang terbukti 100 persen mengatasi pandemi.

Baca juga: Soal Amien Rais Bukan Tokoh Reformasi, Barikade 98 Tak Terima Benny Ramdani Disebut Pengekor Adian

Baca juga: Suasana Haru Para Karyawan Giant Graha Raya Tangerang Jelang Tempat Kerja Mereka Ditutup Permanen

Kata dia, semua negara maupun organisasi kesehatan selama ini melakukan sejumlah modifikasi kebijakan dan intervensi guna mengetahui yang paling cocok mengatasi pandemi.

“Ada kebijakan yang tadinya dilihat baik, lalu enam bulan kemudian dengan adanya mutasi virus yang baru, kami harus mengubah kebijakan baru tersebut,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Kemenkes RI memberikan nilai E atau yang terburuk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kualitas pengendalian pandemi Covid-19 selama pekan epidemiologi ke-20, yakni 16-22 Mei 2021.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebutkan, penilaian kualitas pengendalian pandemi itu berdasarkan tingkat laju penularan dan kapasitas respons layanan kesehatan di setiap daerah.

“Ada beberapa daerah yang masuk ke kategori D, ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih di C artinya tidak terlalu bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante, Kamis (27/5/2021), dikutip Antara.

Baca juga: Ita Khoiriah Bongkar Pertanyaan Aneh saat Jalani TWK, Ditanya Kalau Pacaran Ngapain Aja

Dante menyampaikan itu saat memberi keterangan dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara virtual. Berdasarkan data yang dimilikinya, Dante menerangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kapasitas respons yang paling buruk jika dibandingkan dengan daerah lain.

"Atas rekomendasi tersebut, masih banyak yang dalam kondisi terkendali, kecuali DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation rate (keterisian)-nya sudah mulai meningkat dan kasus tracing-nya juga tidak terlalu baik," ujar dia. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved