Breaking News:

Anak Anggota DPRD Kota Bekasi

ICJR Tolak Wacana Nikahkan Anak Anggota DPRD Kota Bekasi dengan Remaja Putri yang Disetubuhinya

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati menanggapi wacana menikahkan tersangka persetubuhan di bawah umur.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Valentino Verry
Istimewa
ILUSTRASI Korban pemerkosaan. Maidina Rahmawati Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menanggapi tak setuju wacana menikahkan tersangka persetubuhan di bawah umur, yang melibatkan anak anggota DPRD Kota Bekasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Maidina Rahmawati Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menanggapi wacana menikahkan tersangka persetubuhan di bawah umur, AT (21) dengan PU (15).

Ia mengingatkan bahwa wacana tersangka untuk menikahi korban yang dinyatakan tersangka dan disampaikan oleh penasihat hukum tersangka harus ditanggapi secara kritis oleh aparat penegak hukum, utamanya pihak kepolisian yang saat ini menangani kasus tersebut. 

Terlebih lagi, AT dijerat Pasal 81 Perpu 1 tahun 2016 jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Baca juga: Akhirnya Ditahan Polisi, Ini Pengakuan Anak Anggota DPRD Kota Bekasi yang Setubuhi Anak Dibawah Umur

"Perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain juga dinyatakan sebagai tindak pidana, sekalipun ada narasi bahwa keduanya adalah perbuatan suka sama suka, hal tersebut adalah tindak pidana," kata Maidina melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/5/2021).

Dikarenakan korban berusia anak, maka tidak ada konsep persetujuan murni orang dibawah usia 18 tahun untuk melakukan hubungan seksual, maka hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara jelas menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. 

"Dalam UU ini juga telah dinyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan," ucapnya.

Menikahkan korban dan pelaku dengan konsekuensi korban harus terus hidup bersama orang yang melakukan kekerasan terhadapnya jelas bukan merupakan pemulihan. 

Untuk itu ICJR mengingatkan pada aparat penegak hukum yang menangani kasus ini menggunakan perspektif korban dan anak, penyidik harus peka dengan orientasi tetap pada anak korban, bukan semata-mata narasi penyelesaian perkara dengan pernikahan yang dapat berdampak buruk pada anak. 

"Ide menikahkan korban dengan dalih menghindari dosa apalagi untuk meringankan hukuman jelas tidak dapat dibenarkan. Pelaku telah melakukan tindak pidana, yang merupakan urusan hukum publik, bukan ranah kekeluargaan atau keperdataan," kata Maidina.

Baca juga: VIDEO AT Anak Anggota DPRD Kota Bekasi Disebut Telah Berkali-kali Berhubungan Intim dengan PU

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved