Breaking News:

Korupsi

Wagub DKI Persilakan Kejari Dalami Dugaan Korupsi dana BOS dan BOP Senilai Rp 7,8 Miliar

Wagub DKI Persilakan Kejari Dalami Dugaan Korupsi dana BOS dan BOP senilai Rp 7,8 Miliar

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Joko Supriyanto
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menganjurkan agar warga berbuka puasa di rumah saja kendati buka puasa bersama di masa pandemi Covid-19 tidak dilarang. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk mendalami kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang dilakukan salah satu oknum kepala sekolah.

Adapun duit BOS dan BOP yang disalahgunakan mencapai Rp 7,8 miliar.

"Kami tidak ada masalah setiap pejabat untuk dicek, diperiksa, diawasi dan dipantau, karena memang kami saling mengisi antara sesama eksekutif untuk membangun. Pihak Kejaksaan memang memeriksa, dan polisi juga demikian," kata Ariza di Balai Kota pada Selasa (25/5/2021).

Ariza mengatakan, semua pihak termasuk masyarakat berhak untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Apalagi pembangunannya memakai uang rakyat yang diperoleh melalui pajak dan retribusi kepada pemerintah.

Baca juga: Niat Serang Satu Keluarga di Kampung Bambon dengan Sangkur dan Parang, ZAW dan Rekannya Justru Keok

"Semua ini kan proses pembangunan memang membutuhkan biaya dan itu kan disusun secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif secara," ungkap Ariza.

"Dalam pelaksanaan sudah ada SOP (standar operasional prosedur) kalau nanti dirasa ada yang kurang, silakan dicek, diperiksa, semuanya setiap warga apalagi pejabat punya hak yang sama (untuk diperiksa)," tambahnya.

Menurut dia, apabila duit BOS dan BOP digunakan sesuai SOP, tentu tidak akan menimbulkan masalah.

Para ASN juga dituntut harus mengikuti ketentuan yang ada dalam menggunakan anggaran daerah.

Baca juga: Berdiri di Zona Pemakaman, Tiga Unit Hunian di Ciganjur Dibongkar Paksa Satpol PP Jakarta Selatan

"Prinsipnya, seluruh proses pembangunan kami laksanakan sesuai dengan regulasi dan SOP yang ada. Lalu proses dilalui secara baik, dan kalau itu sudah dilaksanakan, harusnya tidak jadi masalah," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengungkapkan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang dilakukan salah satu oknum kepala sekolah.

Kajari Jakarta Barat Dwi Agus Afrianto mengatakan total dana BOP dan dana BOS yang disalahgunakan mencapai Rp7,8 Miliar.

Dana BOP dan dana BOS yang disalahgunakannya itu seharusnya diperuntukan sebagai keperluan operasional SMK Negeri 53 Jakarta Barat tahun anggaran 2018.

"Hasil gelar perkara telah tentukan dua tersangka yakni pertama inisial W mantan Kepala Sekolah SMK 53 Jakarta Barat dan tersangka kedua MF staf Sudin Pendidikan Jakbar I," jelas Dwi dalam konferensi pers di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Selasa (27/4/2021). (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved