Kirim Surat ke Mabes Polri, ICW Minta Kapolri Tarik Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK Atau Dipecat
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang diwakili Indonesia Corruption Watch, mendatangi Mabes Polri pada pukul 14.30, Selasa (25/5/2021).
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang diwakili Indonesia Corruption Watch, mendatangi Mabes Polri pada pukul 14.30, Selasa (25/5/2021).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, kedatangannya untuk menyerahkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam suratnya, ia meminta Komisaris Jenderal Firli Bahuri diberhentikan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Besok Putusan Sidang Praperadilan, RJ Lino Pede Menang Lawan KPK
"Kami mendesak agar Kapolri dapat menarik Firli Bahuri sebagai Ketua KPK."
"Atau bahkan memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota Polri aktif," kata Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Selasa (25/5/2021).
Kurnia menjelaskan, permohonan pemberhentian Firli Bahuri didasari kontroversi yang dilakukan Firli selama menjabat Ketua KPK. Salah satunya terkait penonaktifan 75 pegawai KPK.
Baca juga: Dua dari 104 Warga Cilangkap yang Terpapar Covid-19 Dinyatakan Sembuh, Lockdown Lokal Hingga 2 Juni
Penonaktifan 75 pegawai itu lantaran tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Mulai dari pengembalian paksa penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti, pelanggaran etik, dan terakhir pemberhentian paksa 75 pegawai KPK," beber Kurnia.
Firli Bahuri Cs Bahas Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bakal segera bertemu dengan sejumlah lembaga dan kementerian.
Pertemuan itu untuk membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pembahasan intensif dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait akan dilakukan pada Selasa (25/5/2021) pekan depan.
Baca juga: Tidak Ditahan Usai Serahkan Diri, Gerak-gerik 3 Teroris KKB Papua Dipantau Agar Tak Membelot Lagi
"Yang pasti Hari Selasa kita akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2021).
Sejumlah lembaga dan kementerian terkait yang diajak KPK untuk urun rembuk mengenai nasib 75 pegawai itu adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
