Breaking News:

Berita Nasional

KPAI Pastikan Siswi Pembuat Video Palestina di Tik Tok, Tidak Dikeluarkan dari Sekolah

KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIlI Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti saat mendatangi lokasi guru pukuli siswa di SMA Negeri 12, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, menyatakan,  KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah VIlI Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan, SH., M.Pd terkait status sanksi terhadap siswi MS (18) yang mengunggah video menghina Palestina di akun tik-toknya.

"Dari keterangannya, sanksi terhadap MS yaitu hanya dikembalikan sementara ke orangtuanya, bukan dikeluarkan dari sekolah," kata Retno kepada Warta Kota, Senin (24/5/2021). 

Dari hasil penelusuran berita di televisi yang dilakukan KPAI, kata Retno, MS pada Sabtu (15/5/2021) menunggah konten video Hina Palestina ke Tik Tok, meskipun unggahan itu kemudian dihapus setelah viral.  

Namun, atas perbuatannya tersebut, MS kemudian di beri sanksi “dikeluarkan” dari sekolah dengan alasan sudah melanggar poin tata tertib yang  berlaku di sekolahnya.

"Pernyataan ini kemudian diralat Kacabdin, Adang Parlindungan dan juga Kepala SMAN 1 Bengkulu Tengah yang menyatakan bahwa MS hanya dikembalikan ke orangtua, itupun atas permintaan orangtua MS sendiri melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani orangtua MS. 

"KPAI mendapatkan penjelasan kemudian bahwa Keputusan mengeluarkan dengan istilah mengembalikan ke orangtua, ternyata kemudian di ralat juga dengan istilah 'mengembalikan SEMENTARA ke orangtua'," kata Retno. 

Selama proses dikembalikan ke orangtua untuk sementara tersebut, tambah Retno, MS dijamin akan tetap mendapatkan pembelajaran dan ujian kenaikan kelas secara daring nantinya.

Mengingat saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu masih menerapkan BDR atau PJJ (pembelajaran jarak jauh). 

Sanksi dikembalikan ke orangtua sementara adalah bagian dari sanksi bahwa orangtua harus membina anaknya untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kelak di kemudian hari. 

"Oleh karena itu, orangtua wajib untuk mendidik karakter putrinya agar dapat memperbaiki diri," katanya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved