Pegawai KPK

Guru Besar Hukum UGM Minta Publik Mengakhiri Polemik 75 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK

Guru Besar Hukum UGM, Profesor Nurhasan Ismail, meminta publik untuk segera mengakhiri polemik 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

Editor: Valentino Verry
UGM.ac.id
Profesor Nurhasan Ismail, Guru Besar UGM meminta publik untuk menyudahi polemik 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Karena hal itu hanya membuang energi. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Guru Besar Hukum UGM, Prof Dr Nurhasan Ismail SH, MH menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hasilnya sudah diketahui publik, tak perlu lagi jadi polemik. 

"Harusnya tak perlu jadi polemik yang kontra produktif. Masalah ini sudah selesai karena yang lulus 94 persen pegawai," ucapnya, Kamis (20/5/2021).

Dengan demikian, para pegawai KPK itu bisa kembali bekerja dan menyelesaikan kasus yang mereka tangani.

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberi pandangan terkait dengan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK tetap bisa bekerja di KPK dengan status karyawan kontrak.

Baca juga: KRONOLOGI TWK Versi Pegawai KPK, Firli Bahuri, Dimunculkan Firli Bahuri pada Rapim 25 Januari 2021

"Pernyataan Presiden sudah jelas. Apalagi UU ASN menyebutkan pegawai instansi pemerintah termasuk KPK dapat berstatus pegawai negeri dan dapat juga pegawai kontrak berdasarkan kebutuhan dan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan, termasuk KPK. Artinya, kepada 75 pegawai itu dapat ditawarkan untuk menjadi pegawai kontrak," jelasnya. 

Nurhasan menambahkan, jika ke-75 pegawai KPK itu bersedia tentu harus ada prosedur diklat untuk menumbuhkan, dan menanamkan wawasan kebangsàan sebagai bagian upaya pemantapan melaksanakan tugas di KPK.

“Atas dasar kesediaan tersebut, mereka siap juga dinyatakan lulus diklat atau sebaliknya. Keputusan Pimpinan KPK masih membuka kemungkinan mereka untuk berpartisipasi membesarkan KPK dengan dengan prosedur Diklat tersebut di atas," ujarnya.

Sebelumnya, Nurhasan meminta pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu berjiwa besar.

“Para pegawai yang tidak lulus harus berjiwa besar, karena ini perintah Undang Undang no 19 tahun 2019 yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Menurut Nurhasan, KPK adalah pelaksana Undang Undang, bukan pembuat Undang Undang.

Baca juga: Dewas Pelajari Laporan Novel Baswedan Cs Terhadap 5 Pimpinan KPK

Karena itu, KPK harus melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya. 

"Dalam UU no 19 th 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya.

"Karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah no 41 th 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, dan disebutkan syarat alih pegawai KPK menjadi ASN, dan diatur lagi dalam peraturan komisi KPK no 1 th 2021 tentang mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai UU no 5 th 2014 ttg ASN yang mengatur syarat-syarat menjadi ASN yg salah syarat adalah setia kepada Pancasila, UUD1945, NKRI dan pemerintah," tuturnya.

Dia menyebutkan, seorang ASN tidak terlibat organisasi terlarang pemerintah dan undang-undang. Selanjutnya KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawain Negara (BKN).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved