Breaking News:

Presiden Jokowi Tak Setuju 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan

Presiden Jokowi Tak Setuju 75 Pegawak KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan. Simak selengkapnya dalam berita ini.

setkab.go.id
Presiden Joko Widodo menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi ternyata tidak setuju jika 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan. 

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. 

Salah satu yang tidak lolos TWK adalah Novel Baswedan, penyidik senior berprestasi. 

Menurut Presiden Jokowi, hasil TWK tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

Baca juga: Arya Saloka Senang Dunia Otomotif Sejak Masih Kecil hingga Mobil Klasiknya Diberi Nama Mas Al

”Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

”Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyertakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat jadi ASN," imbuhnya.

Baca juga: Promo Indomaret Hari Ini Selasa 18 Mei Nikmati Diskon Produck Of The Week

Jokowi mengatakan dirinya tak ingin 75 pegawai yang tak lolos TWK diberhentikan.

Sebagai jalan keluar, dia mengusulkan alternatif lain seperti pendidikan kedinasan yang bisa diikuti 75 pegawai KPK itu.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved