Tes pegawai KPK

75 Pegawai Tak Lulus TWK, Jokowi Minta KPK Rumuskan Langkah Perbaikan untuk Individu dan Institusi

Jokowi menjelaskan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK tersebut

setkab.go.id
Presiden Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes 

Wartakotalive.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons tidak lolosnya sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam serangkaian tes seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menjelaskan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK tersebut.

Sebaliknya, kejadian tersebut hendaknya menjadi masukan untuk KPK dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu atau institusi KPK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK."

"Baik terhadap individu atau institusi KPK."

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memperhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," jelas Jokowi, Senin (17/5/2021), dalam siaran pers di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi mengatakan, akan ada evaluasi dengan mengadakan perbaikan untuk para pegawai KPK yang gagal pada tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kesempatan perbaikan tersebut dilakukan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Tak hanya itu, Jokowi menilai perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan."

Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar orang nomor satu di Indonesia itu.

Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang KPK.

Perubahan kedua UU KPK tersebut, yakni mengenai proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ujar Jokowi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved