Breaking News:

Pegawai KPK

Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia Sebut Status 75 Pegawai KPK tak Lolos TWK Menjadi Kontrak

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Profesor Agus Surono, menyatakan status 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi kontrak.

Editor: Valentino Verry
Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia Sebut Status 75 Pegawai KPK tak Lolos TWK Menjadi Kontrak
UAI.ac.id
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Agus Surono, menyatakan 75 pegawai KPK yang tak lolos seleksi wawasan kebangsaan tak perlu berkecil hati, karena mereka tetap bisa bekerja dengan status PPPK.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Dr. Agus Surono, SH, MH, mengatakan polemik tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) merupakan hak dan kewenangan pimpinan KPK secara kolektif kolegial, sehingga tak ada pelanggaran perundang-undangan dalam hal ini.

"Terkait penyerahan tugas dan tertutupnya peluang 75 pegawai yang tidak lolos untuk menduduki posisi struktural di KPK, memang kewenangan pimpinan," ujarnya, Sabtu (15/5/2021).

"Hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai beskhiking yang mengikat, dan sah secara hukum apabila keputusan tersebut dialkukan dengan memperhatikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)," imbuh Agus.

Baca juga: Pegawai KPK Sebut SK yang Dikeluarkan Firli Bahuri Tak Jelas

Baca juga: Pegawai KPK: Proses TWK Tak Berintegritas, Sangat Tertutup, dan Penuh Rahasia

Agus mengungkapkan, polemik isu KPK telah menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), harus dipastikan dan dikroscek lebih lanjut kebenaran subtansinya.

"Tapi konsekuensi dari TWK merupakan proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah benar," katanya.

"Penyerahan tugas ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK, agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan," imbuhnya.

 Apalagi, lanjut Agus, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai. 

Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah revisi UU KPK. Pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019 menyebutkan sebagai berikut:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.”

Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved