Breaking News:

Berita Nasional

KPK Kaji Kembali Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura, termasuk Bawang Putih

Ipi menjelaskan, KPK telah mengidentifikasi kelemahan kebijakan tata niaga impor komoditas pangan strategis.

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
Pexels.com
Bawang putih 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan ke Gedung Merah Putih untuk melakukan pertemuan pendahuluan (kock off meeting) terkait Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan beberapa waktu lalu.

Kajian ini akan dilakukan di tahun 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding kepada media menerangkan, dalam pertemuan tersebut, KPK meminta penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk memulai kajian yang dimaksud.

Sebab, informasi dan data yang dimiliki kedua kementerian tersebut tentu sangat penting mengingat kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Kembali Dampak Impor Baja Murah Ancam Industri Dalam Negeri

Baca juga: Impor Garam Makin Menggila, Bu Susi Prihatin Nasib Petani, Memohon kepada Jokowi Kurangi Kuota Impor

Ipi menjelaskan, KPK telah mengidentifikasi kelemahan kebijakan tata niaga impor komoditas pangan strategis.

Khususnya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebijakan tata niaga impor pangan strategis dan implementasinya di lapangan, untuk kemudian memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan impor pangan strategis dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

KPK memandang kajian ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas, selain bahwa kasus suap terkait dengan impor produk pangan dan hortikultura sudah beberapa kali ditangani KPK.

"Yang terakhir adalah suap pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag tahun 2019 atas kuota impor bawang putih," jelas Ipih

Baca juga: Pengamat Pertanyakan Pemberlakuan RIPH Bawang Putih setelah Adanya UU Ciptaker

Hasil kajian KPK terhadap bawang putih menemukan bahwa persoalannya ada pada kebijakan swasembada bawang putih itu sendiri yang penetapannya melalui Permentan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Dalam Permentan 16/2017 itu, Kementerian Pertanian mewajibkan para pelaku usaha/importir melakukan penanaman bawang putih di dalam wilayah Indonesia sebesar lima persen dari total kuota impor yang diajukan,

Masalahnya lanjut Ipi, Permentan tentang RIPH ini tidak optimal. Sepanjang 2017 sampai 2018, realisasi tanam RIPH hanya mencapai 38-39 persen.

Ditambah konflik kepentingan importir, di satu sisi mereka dipaksa untuk menumbuhkan produksi dalam negeri yang jika berhasil tentu akan menggerus bisnisnya sendiri sebagai importir.

Di sisi lain, sebagai importir, yang tentu orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi wajib tanam bawang putih pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual bawang putih.

Baca juga: Hasil Panen Sulit Bersaing dengan Pasokan Impor, Petani Kapok Tanam Bawang Putih

Karena itu, hasil kajian bawang putih yang dilakukan KPK tahun 2019, merekomendasikan beberapa poin. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi program swasembada bawang putih.

Kedua, pemerintah membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BPS dan Pemda.

Ketiga, pemerintah melakukan evaluasi implementasi kebijakan post border komoditas bawang putih, terutama terkait pengawasannya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Program SUDRA (Sudut Demokrasi Riset dan Analisis), Surya Vandiantara, menanggapi rencana kajian KPK terhadap tata niaga importasi pangan strategis tersebut.

Baca juga: Jelang Ramadan, Harga Bumbu Dapur Stabil Hanya Cabai Merah Besar dan Bawang Bombai Naik

Baca juga: Ferdinand Kecam Pihak-pihak yang Tebar Narasi Tengku Zul Meninggal karena Dibunuh

Ia menyebut, yang menjadi sumber permasalahannya adalah ketika pemerintah membuat aturan yang bisa memberikan hak eksklusif kepada beberapa importir tertentu saja untuk melakukan impor komoditas hortikultura.

"Aturan semacam ini mesti segera dihapuskan, karena memberikan ruang bagi mafia rente untuk memperjual-belikan izin kuota impor," ungkapnya melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (11/5/2021)

Surya menegaskan, penangkapan atas pelaku mafia rente impor komoditas hortikultura, seharusnya bisa dilakukan KPK hingga ke akar-akarnya.

"Tindakan rente ini dilakukan secara teroganisir dengan baik sehingga melibatkan berbagai tingkatan. Maka penting bagi KPK terus melakukan pengembangan kasus rente ini hingga tingkatan paling bawah sekalipun, agar pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pandang bulu," tandasnya

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved