Breaking News:

Dinilai Rugikan Banyak Pihak, Pengamat Dorong Eksaminasi Penegakan Hukum Jiwasraya-Asabri

Dalam penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri itu, dinilai telah merugikan banyak pihak yang tak terlibat dalam kasus dugaan rasuah.

Editor: Mohamad Yusuf
ISTIMEWA
(Kolase logo Jiwasraya dan Asabri) Dlam penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri itu, dinilai telah merugikan banyak pihak yang tak terlibat dalam kasus dugaan rasuah itu. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penegakan hukum kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri hingga kini masih terus bergulir.

Namun, dalam penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri itu, dinilai telah merugikan banyak pihak yang tak terlibat dalam kasus dugaan rasuah itu.

Kerugian beberapa pihak salah satunya dari dugaan penyitaan aset yang tidak memperhatikan hak-hak pihak ketiga hingga proses hukum yang serampangan, diduga menjadi bagian dari pelanggaran SOP oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Baca juga: PNS Makassar Punya Harta Rp56 M, Mobil Ford Mustang dan Ribuan Meter Tanah, Siapakah Irwan Rusfiady?

Baca juga: Sewa Jet Pribadi, Miliarder India Kabur dari Negaranya karena Lonjakan Covid-19, Segini Biayanya

Baca juga: Cerita SBY Berada 1 Jam di Kapal Selam, Bayangkan jika Berbulan-bulan, Beri Hormat ke Tentara Kita

Terbukti dengan banyak pihak yang saat ini mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sesuai amanat pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 31 tahun 1999 Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mendorong seluruh pihak yang masih peduli akan reformasi penegakan hukum di Kejaksaan untuk segera melakukan eksaminasi nasional terhadap kasus tersebut.

Menurutnya langkah itu sangat diperlukan saat ini.

"Eksaminasi nasional perlu dilakukan segera untuk dapat menguji proses hukum tersebut, agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku," ujar Suparji di Jakarta, Minggu (8/5/2021), dikutip dari Tribunnews.

Dirinya juga menilai jika eksaminasi nasional itu dilakukan maka diyakini mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan penegakan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut dirinya juga mengajak para akademisi dan pemerhati hukum untuk melakukan eksaminasi yang dapat memberi kontribusi positif dalam proses penegakan hukum.

"Selain itu, eksaminasi nasional ini juga dapat memberikan angin segar terhadap perbaikan iklim investasi, utamanya di pasar modal, yang saat ini seperti porak poranda," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan, pengamat kejaksaan Fajar Trio Winarko menyebut eksaminasi nasional kasus tersebut menjadi bagian dukungan niat baik Presiden Jokowi untuk menegakan hukum seadil-adilnya kepada masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved