Breaking News:

Nasib 75 Pegawai KPK Tak Memenuhi Syarat Jadi ASN di Tangan Firli Bahuri, Ini Alasannya

Nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN), menjadi bola panas.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
KPK mengumumkan sebanyak 75 pegawainya tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) . 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN), menjadi bola panas.

Rabu (5/5/2021) lalu, KPK mengumumkan hasil hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status sebagai ASN.

Dari 1.351 pegawai KPK, yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara dua orang.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Penuhi Syarat Jadi ASN, Ini Perintah MK Soal Nasib Mereka

Alih-alih memutuskan nasib mereka, pimpinan KPK malah melempar tanggung jawab itu kepada dua lembaga lain, yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

KPK menyatakan proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN, yang menjadi amanat UU 19/2019, melibatkan dua lembaga itu sejak awal.

"Nah, soal lempar bola panas ini, menurut saya, untuk membagi beban dari seorang Firli Bahuri (Ketua KPK) dengan pejabat negara yang lain."

Baca juga: Biasanya Cuma Logo, Kini Ada Bendera Merah Putih dan Foto Jokowi-Maruf Amin di Ruang Konpers KPK

"Karena mungkin dari sisi politik risikonya terlalu tinggi di mata publik."

"Sehingga Firli perlu membagi beban itu, yang seakan-akan minta saran kepada KemenPANRB dan BKN," kata Peneliti Pusat Studi Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, Kamis (6/5/2021).

Harusnya, menurut Zaenur, nasib 75 pegawai KPK yang tak memenuhi syarat, berada di tangan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca juga: Densus 88 Belum Diterjunkan, Satgas Nemangkawi Masih Jadi Garda Terdepan Hadapi KKB Papua

Bukan tanpa sebab, ia menjelaskan ketentuan mengenai TWK diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved