Breaking News:

Larangan Mudik

Larangan Mudik Idul Fitri 2021, Pengamat: Pemerintah Harus Jamin Kebutuhan Pokok Warga Tak Mudik

Pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok bagi masyarakat yang dilarang mudik merayakan Idul Fitri 1442 H, dalam upaya pengendalian kasus baru Covid.

Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Andika Panduwinata
Karena tak bisa mudik, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok bagi masyarakat yang dilarang mudik merayakan Idul Fitri 1442 hijriah.Foto ilustrasi: Di tengah wabah virus corona atau Covid-19, masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional di Tangerang secara online, Rabu (25/3/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, BANDA ACEH - Dengan adanya larangan mudik lebaran, warga yang tidak mudik akhirnya tidak bisa merayakan hari raya Idul Fitri 2021 di kampung halaman seperti harapan semula.

Untuk itu pengamat kebijakan publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST M Kes menyatakan, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok bagi masyarakat yang dilarang mudik merayakan Idul Fitri 1442 hijriah, dalam upaya pengendalian kasus baru Covid-19.

“Atas kebijakan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021 ini pemerintah harus memberikan bantuan hidup atau jadup bagi warganya yang terdampak,” kata Nasrul Zaman di Banda Aceh, Kamis (6/5/2021) malam.

Video: Viral, Video Ratusan Karyawan Protes di Tol Akibat GT Cikarang Ditutup

Nasrul Zaman menjelaskan, penularan kasus Covid-19 yang saat ini telah melahirkan varian baru memang membutuhkan pembatasan interaksi langsung antarwarga baik secara individu maupun komunal.

Menurut Nasrul Zaman, pembatasan yang terjadi saat ini dapat digolongkan sebagai karantina atau lockdown.

Karena dikarantina, sehingga pemerintah diminta pertanggungjawaban dalam memastikan kebutuhan bahan pokok warganya terpenuhi dengan baik.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, PT Angkasa Pura II Buka Posko Pengendalian Transportasi Udara di 19 Bandara

Baca juga: Larangan Mudik Hari Pertama, 122 Kendaraan Diputarbalik di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Timur

“Artinya pelarangan mudik lebaran ini jangan sampai represif terhadap masyarakat,” kata Nasrul Zaman.

Misalnya seperti Aceh yang masih tinggi angka kemiskinan, tentu menjadi gambaran besar kebutuhan akan bantuan pemerintah untuk kehidupan warga miskin tersebut.

Selain itu, dia juga meminta petugas di lapangan diberikan kewenangan untuk mengambil beberapa kebijakan khusus sehingga ada kriteria yang memang diizinkan melintas di perbatasan, mengingat hal tersebut tidak disebutkan dalam keputusan pembatasan saat ini.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved