Breaking News:

Berita Jakarta

DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov DKI Segera Bayarkan THR untuk PJLP

DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Dok. Satpol PP Kab Kep Seribu
Ilustrasi karyawan PJLP Satpol PP Kepulauan Seribu mengikuti evaluasi di lapangan sepakbola Pulau Karya, Kepulauan Seribu Utara. Menurut DPRD DKI Jakarta, PJLP ini berhak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari Pemprov DKI. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Wakil rakyat  DKI Jakarta menilai, pembayaran THR PJLP merupakan tanggung jawab Pemprov DKI.

“THR ini sudah menjadi tanggung jawab Pemprov dan sudah dianggarkan dalam APBD DKI,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono berdasarkan siaran pers, Jumat (7/5/2021).

Menurut Mujiyono, meski APBD DKI masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19, namun pembayaran THR PJLP harus menjadi prioritas.

THR sebesar Rp 4,2 juta, kata dia,  akan membantu PJLP dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada pertengahan Mei 2021 mendatang.

Baca juga: Buruh Transportasi Pelabuhan di Kawasan Marunda Lega Sudah Terima THR Lebaran

Baca juga: Buka Posko Pengaduan THR Lebaran, Ombudsman Jakarta Raya Belum Terima Laporan

Apalagi, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2021.

Peraturan pemerintah itu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Regulasi tersebut juga mengatur tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Termasuk Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Baca juga: Saran Pengamat Keuangan ke PNS yang Telanjur Kredit Barang tapi Dapat THR Tidak Penuh

Baca juga: Tak Bisa Bayar Gaji & THR Pegawai, Suplier Material Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing Tagih Waskita

"THR jangan dibayarkan mendekati Lebaran. Kasihan sudah dilarang mudik, ya haknya mereka harus bisa segera ditunaikan,” kata politisi dari Fraksi Demokrat ini.

Dia menambahkan, besaran THR yang telah dialokasikan APBD mencapai sekitar Rp 4,2 juta per orang.

Saat ini, tercatat jumlah tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta mencapai 120.000 orang.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved