Breaking News:

Ketua Setara Institute Sebut Tidak Lolosnya Pegawai KPK Jadi ASN Tak Perlu Jadi Polemik

“Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan,” kata Hendardi.

Editor: Ahmad Sabran
TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Ketua SETARA Institute Hendardi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Lembaga Setara Institute menilai kabar tentang tidak lolosnya pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak perlu menjadi polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (5/5/2021), mengatakan kabar sejumlah pegawai KPK tidak lolos itu, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan tak perlu memantik perdebatan.

“Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan,” kata Hendardi seperti dikutip dari Antaranews.com.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dianggap menjadi solusi menjadi lembaga antirasuah tetap independen, namun sejumlah pasal di dalam UU KPK yang baru itu menjadi polemik.

Adalah Pasal 24 UU KPK yang baru dimana menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Pasal ini dianggap bisa menjadikan integritas pegawai KPK menjadi melemah karena akan dikontrol oleh pemerintah.

Baca juga: Pimpinan KPK Benarkan 75 Pegawainya Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Syarat jadi ASN, Siapa Sajakah?

Baca juga: VIDEO Operasi Ketupat Larangan Mudik, Kabupate Bekasi Siagakan 1.018 Personil Gabungan

Baca juga: Presiden PKS Ajak Prabowo Dukung RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

 
Namun Ketua Setara Institute Hendardi mengungkapkan tak sepakat dengan itu. Hendardi menyebut alih status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi perdebatan.

Hendardi yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya.

Adapun perkara uji materi UU KPK yang diajukan eks pimpinan KPK sejak akhir 2019, rencananya diputus oleh MK, Rabu 5 Mei 2021.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved