Breaking News:

Kabar Tokoh

JUMHUR Hidayat Bebas, Andi Arief Minta Habib Rizieq Shihab dan Tawanan Politik Juga Ditangguhkan

Penahanan Pimpinan KAMI Jumhur Hidayat ditangguhkan. Andi Arief mengucapkan selamat dan meminta Habib Rizieq Shihab (HRS) juga ditangguhkan.

Editor: Suprapto
@andiarief
Pimpinan KAMI Jumhur Hidayat mendapat penangguhan penahanan dan hari ini dia bebas dari Rutan. Polisi Partai Demokrat mengucapkan selamat dan meminta HRS juga ditangguhkan. 

Selain Jumhur, aktivis KAMI lainnya yakni Syahganda Nainggolan dan Anton Permana.

Profil Jumhur Hidayat

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Jumhur Hidayat memiliki nama lengkap Mohammad Jumhur Hidayat.

Lahir di Bandung, 18 Februari 1968, Jumhur dikenal sebagai aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat yang pernah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI pada 11 Januari 2007.

Jumhur Hidayat
Jumhur Hidayat (Tribunnews.com)

Dia diberhentikan dari jabatan tersebut pada 11 Maret 2014 oleh Presiden SBY setelah menjabat selama 7,2 tahun.

Jumhur diberhentikan setelah dia mengambil keputusan menyalurkan aspirasinya ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang saat itu mengkampanyekan ingin melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pada Pemilu Presiden 2014, Jumhur Hidayat bergabung sebagai relawan Jokowi dan menjadi Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM).

Baca juga: 4 Laptop Ultra Slim Yoga Rilis, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Paling Tipis, Ini Spesifikasi dan Harga

Namun di Pilpres 2019, dia mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

Dikenal sebagai aktivis

Jumhur Hidayat sendiri sejak muda dikenal luas oleh publik sebagai aktivis sosial.

Pria yang lahir di Bandung, 18 Februari 1968 ini sudah menjadi aktivis sejak masih berstatus mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Jumhur pernah dipenjara karena terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini pada 1989.

Selain menjadi aktivis, dia pun pernah meniti karier politik lewat Partai Daulat Rakyat yang mengikuti Pemilu 1999.

Baca juga: Tengah Malam Ini, iPhone 12 Meluncur di Ajang Apple Event via Online, di Sini jika Ingin Menonton

Di partai tersebut, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Jumhur masih menempati jabatan yang sama saat Partai Daulat Rakyat bergabung bersama tujuh partai politik lain untuk membentuk Partai Sarikat Indonesia pada 2002.

Namun, partai itu gagal dalam Pemilu 2004.

Setelahnya, Jumhur meninggalkan kegiatan politik dan lebih memilih dunia pergerakan.

Dia sempat bergabung pula dengan organisasj Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo).

Baca juga: Divonis Seumur Hidup, Hakim Sebut Terdakwa Jiwasraya Rusak Pasar Modal

Dipecat dari Kepala BNP2TKI

Kemudian, kariernya naik saat ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada 2007.

Jumhur menjabat selama tujuh tahun, hingga pada 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikan dirinya melalui Surat Keputusan pemberhentian yang ditandatangani SBY pada 11 Maret 2014.

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Jumhur diberhentikan SBY dengan alasan penyegaran.

Dalam Pasal 117 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain diatur bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

Baca juga: Djunaidy Abdillah Mantan Bintang Timnas Indonesia Terpilih Jadi Legenda Favorit Sobat Garuda

Oleh karena itu, pejabat eselon I, yang sudah lebih dari 5 tahun menduduki jabatan yang sama, harus dimutasi ke jabatan lain, atau diberhentikan.

Namun, ada juga yang mengaitkan pemecatan Jumhur dilakukan setelah dia bergabung dengan PDI-P.

Sementara itu, berdasarkan catatan pemberitaan Tribunnews.com, di tahun yang sama Jumhur mendirikan Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) dan mendukung pemenangan PDI-P serta pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014.

Saat itu, Jumhur mengaku tidak ada kesepakatan khusus dengan parpol tersebut.

Baca juga: VIDEO: Diduga Hendak Ikut Demo, Puluhan Orang Diamankan Polisi di Jalan Yos Sudarso

"Saya memilih PDIP atas kehendak sendiri, dan tidak ada deal apa-apa dengan PDI-P, ingat ini ya. Saya pokoknya itu dijalankan (Trisakti Bung Karno) sudah cukup," kata Jumhur usai menghadiri deklarasi ARM Yogyakarta mendukung pencapresan Jokowi di Nusantara Café, Jalan Nologaten, Sleman, DIY, Kamis (20/3/2014).

Menurut dia, pendirian ARM pada 8 Maret lalu dan pemilihan PDI-P dalam pemenangan Pemilu mendatang adalah murni atas kehendaknya sendiri.

Ia juga menolak bahwa bergabungnya dirinya itu karena kekecewaannya atas ditolaknya sebagai peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, serta dipecatnya dari jabatan Kepala (BNP2TKI)11 Maret lalu.

Baca juga: Pernah Hidup Susah, Kini Tiara Marleen Bantu Penderita Kanker dan Keluarganya

"Saya adalah civil society menjabat sebagai Kepala BNPTKI dan saya terima kasih memeroleh pengalaman di situ. Namun saya harus punya orientasi politik, ya seperti Trisakti Bung Karno. Maka saya melihat waktu itu ada kesempatan untuk konvensi, kalau saya ada di situ pasti bisa ikut. Tapi saya tidak diajak," ucapnya.

 Padahal, lanjutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk bergabung dalam konvensi capres tersebut.

Namun, ia justru mengaku tidak diberikan kesempatan untuk berkompetisi menuangkan gagasan-gagasan demi kemajuan bangsa.

"Setiap warga negara punya hak. Bukannya kecewa. Saya tidak boleh ikut artinya ya saya boleh ke mana saja," ujar dia.

Baca juga: Seluruh Perusahaan di Karawang Diimbau Gelar Rapid Test untuk Para Buruh yang Unjuk Rasa ke Jakarta

Saat ini, Jumhur Hidayat tercatat sebagai Deklarator sekaligus Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Selain Jumhur Hidayat banyak tokoh yang hadir  dalam pengenalan KAMI.

Mereka di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, akademisi Rocky Gerung, dan pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Sekretaris Kementarian BUMN Said Didu, dan ekonom senior Ichsanuddin Noorsy dan mantan Jurubicara Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie M. Massardi.

Baca juga: Buka Ruang Dialog, Ganjar Undang Rektor, Perwakilan Buruh dan Pengusaha Bahas UU Cipta Kerja

Lalu Abdullah Hehamahua, M.S. Ka’ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Moh. Jumhur Hidayat, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah, hingga Sri Bintang Pamungkas.

Mengenai tindak lanjut pergerakan KAMI ke depan, Din Syamsuddin mengatakan bahwa masih ada sejumlah tokoh bangsa yang ingin bergabung dengan KAMI.

“Masih banyak,” kata Din Syamsuddin kala itu.

 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved