Breaking News:

Berita Populer

BERITA POPULER Larangan Mudik 5 Mei 2021, Kereta Hanya Layani Penumpang Ini, Personel Polisi Disebar

BERITA POPULER Larangan Mudik 5 Mei 2021,Kereta Hanya Layani Penumpang Ini , Personel Polisi Disebar. Simak selengkapnya dalam berita ini.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Ilustrasi kereta. 

“Jumlah Kereta Api yang kami operasikan memang hanya terbatas untuk mengakomodir pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik,"

"KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dan hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia,” kata Joni.

Joni mengatakan, Kereta Api Jarak Jauh maupun kereta api lokal yang dijalankan tersebut sudah mendapatkan izin dari Pemerintah.

2. Sanksi Bagi ASN yang Mudik

Kementerian PANRB menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk mudik Lebaran atau bepergian selama 6-17 Mei 2021.

Tak hanya itu, Kementerian PANRB juga melarang ASN untuk mengambil cuti selama periode tersebut.

Aturan itu telah tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: PNS Makassar Punya Harta Rp56 M, Mobil Ford Mustang dan Ribuan Meter Tanah, Siapakah Irwan Rusfiady?

Baca juga: Sewa Jet Pribadi, Miliarder India Kabur dari Negaranya karena Lonjakan Covid-19, Segini Biayanya

Baca juga: Cerita SBY Berada 1 Jam di Kapal Selam, Bayangkan jika Berbulan-bulan, Beri Hormat ke Tentara Kita

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sangsi untuk ASN yang masih 'bandel' tetap mudik Lebaran atau ambil cuti.

“Apabila ada ASN yang melanggar maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 Tahun 2010 dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai dengan perjanjian kerja,” kata Rini Widyantini.

Sanksi yang dimaksud dalam PP nomor 53 tahun 2010 terbagi dalam 3 kategori.

Yakni hukuman ringan berupa teguran tertulis dan lisan, hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji hingga penurunan pangkat, dan hukuman berat berupa pemberhentian sebagai ASN.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved