Breaking News:

Berita Populer

BERITA POPULER Larangan Mudik 5 Mei 2021, Kereta Hanya Layani Penumpang Ini, Personel Polisi Disebar

BERITA POPULER Larangan Mudik 5 Mei 2021,Kereta Hanya Layani Penumpang Ini , Personel Polisi Disebar. Simak selengkapnya dalam berita ini.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Ilustrasi kereta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Berita tentang larangan mudik masuk dalam deretan berita populer di Wartakotalive.com pada Rabu 5 Mei 2021. 

Mari kita simak daftar berita larangan mudik tersebut: 

1. Daftar Penumpang yang Masih Dilayani Kereta Jarak Jauh

PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya melayani penumpang Kereta Api Jarak Jauh dengan perjalanan mendesak dan kepentingan nonmudik saja pada periode 6-17 Mei 2021.

Ketentuan ini mendukung pemerintah dalam memberlakukan larangan mudik sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021, tanggal 30 April 2021.

“KAI menjalankan Kereta Api Jarak Jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, dalam keterangan resmi PT KAI yang dikutip TribunJakarta.com, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: PNS Makassar Punya Harta Rp56 M, Mobil Ford Mustang dan Ribuan Meter Tanah, Siapakah Irwan Rusfiady?

Baca juga: Sewa Jet Pribadi, Miliarder India Kabur dari Negaranya karena Lonjakan Covid-19, Segini Biayanya

Baca juga: Cerita SBY Berada 1 Jam di Kapal Selam, Bayangkan jika Berbulan-bulan, Beri Hormat ke Tentara Kita

Masyarakat hanya diperbolehkan menggunakan Kereta api apabila akan melakukan perjalanan mendesak.

Tentunya untuk kepentingan non mudik.

Seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik lainnya.

Itupun, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Sementara bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved