Breaking News:

MK Cabut Kewenangan Dewas KPK, Izin Geledah dan Penyadapan Bakal Lebih Lama karena Lewat Pengadilan

MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup memberitahukan.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
MK mengabulkan sebagian dari gugatan uji materil terhadap UU 19/2019 tentang KPK, pada perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 yang digugat oleh Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dkk. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi III DPR menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU 19/2019 tentang KPK, khususnya terkait ketentuan soal izin penyadapan dan penggeledahan.

MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas (Dewas), namun cukup memberitahukan kepada Dewas.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, keputusan MK tersebut mutlak dihormati semua pihak, termasuk DPR sebagai pengusul revisi UU KPK.

Baca juga: MK Putuskan KPK Tak Perlu Izin Dewan Pengawas untuk Menyadap, Menggeledah, dan Menyita

"Nah, bahwa kewenangan Dewas itu tadi dibatalkan, tak masalah juga."

"Karena dulu waktu pembahasan rancangan undang-undang atas perubahan kedua tentang Undang-undang KPK itu yang kemudian menjadi UU 19/2019."

"Itu di DPR juga berkembang pendapat yang sama dengan yang dipertimbangkan MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Hakim MK Singgung Sikap Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi tapi Gesit Sahkan Peraturan Pelaksana

Arsul mengungkapkan, sejak awal dirinya yang termasuk berpendapat mestinya dari awal dalam pembahasan Dewas itu cukup mendapat pemberitahuan saja saat KPK ingin melakukan penyadapan.

Jadi penyelidik, penyidik atau pimpinan KPK harus memberitahukan, dan setelah itu Dewas melakukan audit secara berkala, terhadap kerja-kerja penyadapan yang dilakukan oleh jajaran penindakan KPK.

"Ketika kemudian itu dibatalkan, berarti kan perizinan harus kembali kepada KUHAP."

Baca juga: Satu Hakim MK Nilai Pembentukan UU KPK Punya Masalah Konstitusionalitas dan Moralitas Cukup Serius

"Dan kembali kepada KUHAP itu artinya maknanya harus minta izin pengadilan," ujar Waketum PPP itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved