Breaking News:

Hakim MK Singgung Sikap Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi tapi Gesit Sahkan Peraturan Pelaksana

Wahiduddin menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
MK menolak gugatan uji formil UU KPK, yang diajukan sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Agus Rahardjo, Laode M Syarif, hingga Saut Situmorang. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil UU KPK, dengan nomor registrasi 79/PUU-XVII/2019 yang diajukan para eks pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, salah satu anggota Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Wahiduddin menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.

Baca juga: Angin Prayitno Aji dan 5 Orang Lainnya Jadi Tersangka Kasus Suap Pajak, Teriam Uang dari Tiga PT

Padahal, pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden, sebelumnya telah sepakat merevisi UU KPK.

Jokowi tak meneken UU KPK tersebut dan membiarkannya otomatis menjadi undang-undang.

Hal itu sesuai ketentuan pasal 20 ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan rancangan undang - undang yang telah disetujui bersama otomatis sah menjadi undang-undang jika dalam kurun waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 4 Mei 2021: Suntikan Pertama 12.672.864, Dosis Kedua 7.981.055 Orang

"Tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani UU a quo.

"Sehingga pengesahan UU a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945," kata Wahiduddin dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2021).

Ia menyinggung sikap Jokowi atas UU KPK berbeda pada peraturan lain.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 4 Mei 2021: Pasien Baru Tambah 4.369, 5.658 Sembuh, 188 Meninggal

Sebab, saat Jokowi tak kunjung meneken UU KPK hasil revisi, tapi di sisi lain ia menetapkan secara segera sejumlah peraturan pelaksana UU 19/2019 tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved