Breaking News:

Awasi Penyekatan Jalur Mudik, Kemenhub Minta Petugas Tegas Namun Tetap Fleksibel dan Humanis

Kemenhub memastikan bahwa para petugas dalam melakukan pengawasan harus tegas namun tetap fleksibel dan dinamis.

Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Desy Selviany
Suasana Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menjelang H-1 pelarangan mudik Rabu (5/5/2021). Terminal mulai dipadati calon penumpang yang ingin menghindari larangan mudik. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan pengawasan pada penyekatan jalur mudik di beberapa ruas jalan.

Di mana penyekatan jalur mudik itu dilakukan untuk menerapkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa para petugas dalam melakukan pengawasan harus tegas namun tetap fleksibel dan dinamis.

Baca juga: PNS Makassar Punya Harta Rp56 M, Mobil Ford Mustang dan Ribuan Meter Tanah, Siapakah Irwan Rusfiady?

Baca juga: Sewa Jet Pribadi, Miliarder India Kabur dari Negaranya karena Lonjakan Covid-19, Segini Biayanya

Baca juga: Cerita SBY Berada 1 Jam di Kapal Selam, Bayangkan jika Berbulan-bulan, Beri Hormat ke Tentara Kita

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa per Kamis (6/5/2021) esok hari akan mulai diberlakukan periode peniadaan mudik.

Peniadaan mudik tersebut berlangsung mulai pukul 00.00 WIB nanti malam hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengungkapkan dari pihaknya bersama dengan tim gabungan dari instansi terkait akan melakukan penyekatan di beberapa titik dan membangun Posko Lapangan Pengendalian Transportasi Lebaran.

Oleh karena itu ia mengharapkan agar penyekatan ini dilakukan dengan koordinasi tim yang baik antara pihaknya maupun instansi terkait lainnya dan dipatuhi oleh masyarakat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan non mudik mohon dapat mempersiapkan dokumen perjalanan yang diperlukan, apabila tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, dengan sangat terpaksa, akan kami putar balik untuk melengkapi dokumen dimaksud,” jelas Budi dalam rapat koordinasi internal yang dilakukan pada Kamis (5/5/2021) petang.

Budi menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan bahwa dalam pelaksanaan Posko Lapangan Pengendalian Transportasi Lebaran dilakukan di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang antara lain berada di Jalan Nasional Pos Gerem, UPPKB Cikande, Tanjung Pura, GT Cikopo, Lingkar Nagreg, GT Pejagan, Pangkalan Angkutan Barang Kecipir, dan GT Kalikangkung.

“Waktu pertama kali bertugas adalah besok, jadi harus bersikap tegas. Ini menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan yang ada dalam regulasi. Namun harus tetap fleksibel dan humanis jangan sampai menimbulkan kegaduhan dengan masyaraka," katanya.

"Karena ada beberapa kebijakan juga dari pemerintah daerah yang mungkin harus dipertimbangkan saat melakukan pengawasan di daerah,” tambahnya.

Baca juga: Kemenkeu Buka Suara Terkait Pengelolaan Aset TMII Beralih ke Negara

Baca juga: Muncul Narasi Megawati Jual TMII ke China Terkait Pengambialihan, Kementrian Kominfo: Itu Hoaks

Baca juga: Moeldoko Minta Manajemen TMII Mulai Siapkan Diri Menuju Transisi Pengelolaan

Adapun unsur yang bertugas pada posko tersebut nantinya terdiri dari Balai Pengelola Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“Apa yang akan kita kerjakan saat ini, mengacu kepada kebijakan dari Kepolisian. Besok berfokus pada syarat perjalanan baik bagi kendaraan pribadi maupun umum yang tercantum dalam SE Satgas Covid Nomor 13/2021 dan Permenhub No 13/2021,” jabar Dirjen Budi. 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved