Breaking News:

Berita Nasional

Jelang Lebaran, KPK Soroti Dugaan Permainan Kuota dalam Importasi Pangan

Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pasar (FKP3), Aminullah, menyambut positif jika KPK akan melakukan pengkajian kembali mengenai RIPH dan SPI.

Editor: Feryanto Hadi
Dokumentasi/Biro Humas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Masalah importasi pangan khususnya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) kembali disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, hampir setiap tahun terlebih menjelang hari raya Idul Fitri komoditi pangan seperti gula dan bawang putih cenderung naik yang berakibat meresahkan pedagang dan masyarakat.

Agar masalah tersebut tidak terus menerus terulang, KPK mengundang Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam rapat pendahuluan (kick off meeting) terkait kajian yang akan dilakukan KPK dalam hal tata kelola impor komoditas hortikultura pada Kamis lalu (22/04).

Baca juga: Jelang Lebaran, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Jual Daging Sapi Murah

Baca juga: Pengamat Pertanyakan Pemberlakuan RIPH Bawang Putih setelah Adanya UU Ciptaker

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kick off meeting pengkajian importasi hortikuktura dan 7 komoditas strategis sangat penting karena importasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian untuk urusan RIPH dan Kementerian Perdagangan urusan SPI.

Menurutnya, dalam banyak hal proses importasi telah beberapa kali menimbulkan kasus.

Sebagai catatannya, pertengahan 2019 terjadi kasus suap dalam pengurusan RIPH bawang putih yang melibatkan anggota DPR RI I Nyoman Dhamantara dan pihak swasta direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandra Suanda alias Afung.

Sementara itu, Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pasar (FKP3), Aminullah, menyambut positif jika KPK akan melakukan pengkajian kembali mengenai RIPH dan SPI.

Karena kedua aturan tersebut sudah lama dirasakan menjadi sumber masalah kelangkaan dan kenaikan harga komoditi pangan, khususnya bawang putih.

Aminullah menyarankan, baiknya KPK melihat kembali kebijakan Menteri Perdagangan yang lalu (Agus Suparman) saat menerbitkan relaksasi impor bawang putih untuk meredam lonjakan harga yang sempat melejit hingga Rp. 60.000 per kg pada awal Februari 2020.

Baca juga: Hasil Panen Sulit Bersaing dengan Pasokan Impor, Petani Kapok Tanam Bawang Putih

Baca juga: Video Ceramahnya di Gereja Viral dan Jadi Polemik, Gus Miftah: Saya Diundang, Ada Mas Anies Juga

"Tapi sayangnya relaksasi tersebut hanya bersifat sementara, berlaku sampai 31 Mei 2020," kata Aminullah kepada media, Senin (3/5).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved