DPP Organda Apresiasi Polri Tangkap Travel Gelap, 'Dapat Merusak Eksosistem Transportasi Berizin'

Bila terjadi pembiaran, praktik ini sangat merugikan pemakai jasa dan dapat merusak ekosistem transportasi berizin.

Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Mohamad Yusuf
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memberikan keterangan ke wartawan soal penindakan travel gelap, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (29/4/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo telah mengandangkan115 mobiil travel gelap atau ilegal selama dua hari Selasa (27/4/2021) dan Rabu (28/4/2021).

Atas tindakan itu, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) memberikan apresiasinya.

Seiring dengan larangan mudik banyak travel ilegal memasang tarif semaunya dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: PNS Makassar Punya Harta Rp56 M, Mobil Ford Mustang dan Ribuan Meter Tanah, Siapakah Irwan Rusfiady?

Baca juga: Sewa Jet Pribadi, Miliarder India Kabur dari Negaranya karena Lonjakan Covid-19, Segini Biayanya

Baca juga: Cerita SBY Berada 1 Jam di Kapal Selam, Bayangkan jika Berbulan-bulan, Beri Hormat ke Tentara Kita

Bahkan para penumpang tidak dijamin asuransi Jasa Raharja. Bila terjadi pembiaran, praktik ini sangat merugikan pemakai jasa dan dapat merusak ekosistem transportasi berizin

Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengatakan Korlantas Polri telah mengambil langkah cepat dengan memperhatikan regulasi soal 'larangan mudik’, sekaligus menindaklanjuti SE Satgas Covid-19.

Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan penangkapan.

"Langkah tersebut wajib dilakukan bertahap dan simultan sesuai aturan Surat Edaran Satgas Covid 19. Menurut Ateng, saat ini adalah momen yang paling tetap untuk membuktikan komitmen pemerintah di saat pandemi, katanya.

Pada dasarnya, lanjutnya hukum harus ditegakkan apapun resikonya.

Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah kurang serius mengurangi penyebaran covid-19 disaat ada larangan mudik.

"Padahal DPP Organda bersama pengusaha bus yang paling terdampak besar justru disiplin menaati pemerintah," katanya.

"DPP Organda mengucapkan terima kasih kepada Korlantas POLRI yang menjadi bagian indikator dalam pencegahan covid-19. Tugas DPP Organda adalah menjaga kesetaraan melalui tindakan yang konkret dari pembuat dan pelaksana regulasi," tambahnya.

Selain itu DPP Organda juga mengapresiasi pengusaha PO Bus yang selama ini menaati aturan pemerintah soal larangan mudik.

“Bagaimana tidak, kami merasakan apa yang mereka alami, ketika masa mudik sebagai masa panen angkutan AKAP dengan berat hati harus mematuhi larangan pemerintah, semua demi menjaga penyebaran ” tandasnya

Baca juga: Kemenkeu Buka Suara Terkait Pengelolaan Aset TMII Beralih ke Negara

Baca juga: Muncul Narasi Megawati Jual TMII ke China Terkait Pengambialihan, Kementrian Kominfo: Itu Hoaks

Baca juga: Moeldoko Minta Manajemen TMII Mulai Siapkan Diri Menuju Transisi Pengelolaan

Gunung Es

Transportasi ilegal ibarat puncak dari gunung es carut marut pengelolaan angkutan darat yang menyimpan begitu banyak permasalahan di bawah yang tidak kelihatan. DPP Organda memandang bahwa persoalan harus diselesaikan secara fundamental yakni menata kembali tata kelola transportasi

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved