Breaking News:

Pendidikan

KPAI Sebut Upaya Mempertahankan Kualitas Pendidikan di Masa Pandemi, Belum Sentuh Keluarga Miskin

Setiap 2 Mei bangsa Indonesia Memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dua tahun terakhir, peringatan dirayakan di masa pandemi virus corona.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, mengatakan pandemi berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan angka putus sekolah meningkat, yang berarti target RPJMN untuk meningkatkan lama sekolah menjadi terancam gagal tercapai. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Setiap tahun pada  tanggal 2 Mei bangsa Indonesia Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dua tahun terakhir ini, peringatan Hardiknas dirayakan di masa pandemi Covid-19. 

Pandemi disinyalir telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan angka putus sekolah meningkat, yang berarti target RPJMN untuk meningkatkan lama sekolah menjadi terancam gagal tercapai.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Retno Listyarti, kepada Warta Kota, Sabtu (1/5/2021).

Ia menjelaskan Badan Pembangunan Nasional  (BAPENAS) mencatat bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia telah menambah jumlah penduduk miskin, meningkatkan pekerja anak, dan meningkatkan putus sekolah.

Baca juga: Mengaku Diintimidasi Lewat WhatsApp & Media Sosial, Anak Natalia Rusli Laporkan Alvin Lim ke KPAI

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Sekolah di Sumatera Barat Picu Klaster Baru, Berikut Rekomendasi KPAI

"Data ini sejalan dengan pengawasan KPAI selama 2020, telah terjadi angka putus sekolah karena menikah sebanyak 119 kasus dan putus sekolah karena menunggak SPP sebanyak 21 kasus," katanya.

"Sedangkan pada Januari-Maret 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah karena menikah, dua kasus karena bekerja, 12 kasus karena menunggak SPP dan dua kasus karena kecanduan gadget sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang," papar Retno.

Retno menjelaskan, sejumlah catatan KPAI dari hasil pengawasan maupun survey dan kajian terkait penyelenggaraan pendidikan dan berbagai kebijakan pendidikan di masa pandemic Covid-19. Yakni:

1. Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus menuai masalah dan tidak juga dapat dicarikan solusinya oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, meskipun berbagai kebijakan dalam upaya mengatasinya sudah dibuat, seperti: kebijakan panduan BDR atau PJJ, kebijakan bantuan kuota internet, kebijakan kurikulum khusus dalam situasi darurat, kebijakan standar penilaian di masa pandemic, dan terakhir melakukan 3 kali relaksasi terhadap SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemic. 

2. Menurut KPAI, tidak efektifnya sejumlah terobosan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi BDR atau PJJ di karenakan :

(a) BDR atau PJJ terlalu bertumpu pada internet, akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia; dan kesenjangan digital yang begitu lebar antar daerah di Indonesia, mulai dari Jawa VS luar Jawa sampai daerah perkotaan VS pedesaan. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung terlayani PJJ secara daring, namun anak-anak dari keluarga miskin kurang terlayani bahkan banyak yang sama sekali tidak terlayani, hal ini  berdampak kemudian dengan angka putus sekolah;

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Valentino Verry
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved