Berita Nasional
Ringankan Beban Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, PKS Ajak Golkar Perjuangkan Pajak Motor Gratis
PKS Ajak Golkar Perjuangkan Pajak Motor Gratis untuk Ringankan Beban Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Silaturahim Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berlanjut.
Kali ini, petinggi PKS bersilaturahmi dengan petinggi Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (29/4/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan tujuan kedatangan mereka bertemu langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Kunjungan PKS katanya untuk memperkenalkan kepengurusan baru PKS Masa Bakti 2020-2025 sekaligus mengokohkan silaturahim antara kedua partai politik.
Selain itu, lanjutnya, dalam rangka memperkenalkan lambang PKS yang sudah diremajakan dengan penambahan warna orange yang tampak lebih fresh, friendly, dan inklusif.
"PKS meyakini bahwa silaturahim kebangsaan semacam ini yang dilakukan antar pimpinan partai politik di Indonesia akan membawa kebaikan bagi pembangunan demokrasi dan politik di Indonesia," ungkap Habib Aboe Bakar dalam siaran tertulis pada Jumat (30/4/2021).
Baca juga: Dirut PT Indotruck Utama Kembali Mangkir,Kriminalisasi Arwan Koty Dinilai Kuasa Hukum Semakin Kental
Baca juga: Beli Ekskavator Senilai Rp 1,265 Miliar dari PT Indotruck Utama, Arwan Koty Mengaku Dikriminalisasi
Baca juga: Berawal dari Surat Penghentian Penyelidikan, Arwan Koty Mengaku Dikiriminalisasi PT Indotruck Utama
Baca juga: Berulang Kali Mangkir, Kuasa Hukum Minta JPU Panggil Paksa Dirut PT Indotruck Utama, Bambang Prijono
Pada kesempatan silaturahmi yang turut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu itu, kedua partai katanya bertukar pikiran dan membahas berbagai persoalan serta mencari solusi bagi kebaikan bangsa.
PKS menyampaikan pokok pikiran mengenai dampak serius pandemi Covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin.
Baca juga: Kisruh Izin Lokasi, PT Agung Intiland Group Kembali Mangkir dari Panggilan DPRD Kabupaten Tangerang
Baca juga: PT Agung Intiland Diduga Bermasalah, Pemerintah Kabupaten Tangerang Diminta Tegas Cabut Izin Lokasi
Baca juga: Tidak Konsisten dan Melanggar Kesepakatan, Izin Lokasi PT BLP Agung Intiland Terancam Dicabut
Baca juga: Diduga Langgar Sejumlah Aturan, DPRD Kab Tangerang Kembali Panggil PT TUM dan PT BLP Agung Intiland
"PKS berpendapat inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat. PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan," ungkap Habib Aboe Bakar.
Insentif pajak yang diusulkan oleh PKS ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta per bulan.
"Kedua insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena mentarget kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menopang konsumsi masyarakat," jelasnya.
Putu Rudana: Omnibus Law Kebudayaan Diperlukan untuk Pemajuan Kebudayaan |
![]() |
---|
Belajar Pembangunan, Zulkieflimansyah Ajak 16 Kepala Daerah PKS Sowan ke Gubernur Lemhanas |
![]() |
---|
Bangkitkan Ekonomi Keumatan, PAN Kolaborasi Nahdlatul Ulama: Memajukan Kewirausahaan Pesantren |
![]() |
---|
Ini Tujuan BAPPEBTI yang Resmi Meluncurkan Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas PT KMI |
![]() |
---|
Putu Rudana: RUU Permuseuman Harus Sejalan dengan Trisakti Bung Karno |
![]() |
---|