Breaking News:

Berita Jakarta

Pemprov DKI Kaji Permintaan Anggota Dewan soal Penundaan Program JakWiFi yang Diketahui Bermasalah

Pemprov DKI Kaji Permintaan Anggota Dewan soal Penundaan Program JakWiFi 2021 yang Diketahui Bermasalah. BErikut Selengkapnya

Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ini telah kembali bekerja di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020). Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjalani isolasi mandiri sejak terpapar Covid-19 pada Selasa (1/12/2020) lalu. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengaku akan mengkaji permintaan legislator soal penundaan program internet gratis melalui JakWiFi di tahun 2021.

Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono karena menemukan berbagai permasalahan saat program JakWiFi pada 2020 lalu.

“Kami menghormati masukan, informasi, saran dan rekomendasi dari DPRD kalau dianggap JakWiFi terlalu mahal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Jumat (30/4/2021)

Ariza mengatakan, pihaknya bakal mendalami laporan Komisi A soal biaya internet yang dianggap terlalu mahal sebesar Rp 6 juta per bulan setiap titiknya.

Ariza juga akan membuka diri dengan Komisi A untuk mengevaluasi soal biaya itu bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) terkait.

“Tentu dalam perencanaannya SKPD terkait, juga mengusulkan melalui DPRD juga sampai diketuk atas putusan dewan. Namun demikian kalau dianggap terlalu mahal tugas kami harus melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pemborosan, apalagi terlalu mahal,” ujar Ariza.

Baca juga: Dirut PT Indotruck Utama Kembali Mangkir,Kriminalisasi Arwan Koty Dinilai Kuasa Hukum Semakin Kental

Baca juga: Beli Ekskavator Senilai Rp 1,265 Miliar dari PT Indotruck Utama, Arwan Koty Mengaku Dikriminalisasi

Baca juga: Berawal dari Surat Penghentian Penyelidikan, Arwan Koty Mengaku Dikiriminalisasi PT Indotruck Utama

Baca juga: Berulang Kali Mangkir, Kuasa Hukum Minta JPU Panggil Paksa Dirut PT Indotruck Utama, Bambang Prijono

Menurutnya, ada mekanisme dan aturan yang dapat dilalui pemerintah agar mendapatkan biaya internet yang lebih terjangkau.

Walau dengan harga terjangkau, produk dengan kualitas yang baik katanya tetap didapatkan.

“Nanti kami teliti kembali apakah betul angka tersebut adanya begitu dan apakah betul angka tersebut dianggap terlalu mahal,” jelas Ariza.

Baca juga: Kisruh Izin Lokasi, PT Agung Intiland Group Kembali Mangkir dari Panggilan DPRD Kabupaten Tangerang

Baca juga: PT Agung Intiland Diduga Bermasalah, Pemerintah Kabupaten Tangerang Diminta Tegas Cabut Izin Lokasi

Baca juga: Tidak Konsisten dan Melanggar Kesepakatan, Izin Lokasi PT BLP Agung Intiland Terancam Dicabut

Baca juga: Diduga Langgar Sejumlah Aturan, DPRD Kab Tangerang Kembali Panggil PT TUM dan PT BLP Agung Intiland

Seperti diketahui, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menunda perluasan jaringan internet gratis melalui program JakWiFi pada tahun 2021.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved