Bansos covid19

Mensos Risma Lapor kepada KPK Telah Nonaktifkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Covid-19

Mensos) Tri Rismaharini menyatakan telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19

Dok. Humas Kemensos
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial memang penting sebab masuk ke dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi KPK 

Wartakotalive.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Laporan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan progres pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

"Sesuai janji saya, April, kami bisa menyelesaikan perbaikan datanya dan hasilnya adalah kemarin sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data (penerima bansos, red) itu ganda dan sudah kami tidurkan," ucap Risma dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2021).

Politikus PDIP itu kemudian meminta kepala daerah memberi usulan penerima bansos tambahan.

Hasilnya, hanya ada 5 juta data yang diusulkan.

"Namun ada beberapa daerah yaitu Papua, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan beberapa daerah, ada enam itu kita tidak bisa letterlijk (tetap) sekali dengan data kependudukan karena kondisi situasional," katanya.

"Kita terus menerus-menerus menyempurnakan data termasuk dari suku-suku dalam hutan," lanjut eks Wali Kota Surabaya itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial memang penting sebab masuk ke dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi KPK.

"Sehingga konsen kami untuk segera memperbaiki data karena (hal ini, red) menyangkut pada keakuratan terutama pendistribusian bansos," katanya.

Menanggapi Risma, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan data ini berpengaruh pada akurasi penyaluran bantuan.

Ia menegaskan, komisi antikorupsi selama ini selalu mendorong agar data masyarakat tidak mampu harus disatukan.

"Jangan sampai ada data selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk penyaluran bansos," kata Alex.

Ia menyinggung, selama ini, ada berbagai data di Kementerian Sosial seperti data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bansos lainnya.

Harusnya, kata Alex, data ini disatukan jangan terpisah.

"Karena orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan tumpang tindih karena tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerimanya juga ganda," kata Alex.

"Syukur-syukur kalau sampai pada yang memang menerima. Tapi kan ada, data ganda yang satu kemudian disalahgunakan. Itu yang jadi potensi dan akan kita tertibkan DTKS sehingga datanya akurat dan penyalurannya juga," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mensos Risma Lapor ke KPK Telah Nonaktifkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Covid-19

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved