Breaking News:

Pencemaran Nama Baik

Ahmad Riza Patria Persilakan Blessmiyanda Lapor ke Polisi Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan mantan Kepala BPPBJ Blessmiyanda untuk melapor ke polisi terkait pencemaran nama baik.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Joko Supriyanto
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Blessmiyanda untuk melapor ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Blessmiyanda untuk melapor ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Adapun Blessmiyanda dicopot dari jabatannya karena dugaan kasus pelecehan seksual kepada anak buahnya.

“Sanksi sudah ada dan dinonaktifkan, kemudian apabila dari pihak pengacara ingin melaporkan ke kepolisian terkait pencemaran nama baik, silakan,” kata Ariza di Balai Kota DKI, Kamis (29/4/2021) malam.

Menurut Ariza, laporan ke polisi merupakan hak seluruh warga negara dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Baca juga: LPSK Menduga Korban Pelecehan oleh Blessmiyanda Lebih dari Satu Orang

Baca juga: Terjerat Kasus Pelecehan Seksual dan Selingkuh, Rekam Jejak Blessmiyanda Buruk di Pemerintahan

Kata dia, Inspektorat DKI Jakarta telah melewati mekanisme yang benar dalam menjatuhi hukuman kepada Blessmiyanda berupa pembebasan jabatan dan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40 persen selama 24 bulan.

“Tugas kami pemerintah memberikan pelayanan terbaik dan juga menggunakan azas praduga tak bersalah. Jadi saya kira nanti pada waktunya kita akan mendapatkan informasi, fakta dan data yang benar,” jelas Ariza.

Dalam kesempatan itu, Ariza juga tak mempersoalkan pihak Blessmiyanda untuk menyampaikan argumentasi soal kasus yang menjeratnya kepada publik.

Namun, dia mengingatkan pesan yang disampaikan harus sesuai fakta dan data yang benar.

“Begitu juga dari pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan harus sesuai mekanisme, aturan, SOP (standar operasional prosedur), termasuk sanksi yang diberikan harus sesuai,” ujarnya.

Meski putusan Inspektorat menyebut perbuatan Blessmiyanda merendahkan martabat pegawai pemerintah, namun dia tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Bakal Jadi Rekam Jejak Blessmiyanda di Pemerintahan

Baca juga: Temui Anies, LPSK Ungkap Korban Keganasan Seksual Blessmiyanda Diduga Lebih dari Satu Orang

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved