Breaking News:

Kriminalitas

Terjerat Kasus Pelecehan Seksual dan Selingkuh, Rekam Jejak Blessmiyanda Buruk di Pemerintahan

Terjerat Kasus Pelecehan Seksual dan Selingkuh, Rekam Jejak Blessmiyanda Buruk di Pemerintahan

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
beritajakarta.id
Mantan Kepala BPPBJ DKI yang kini menjabat asisten Deputi Lingkungan Hidup, Blessmiyanda. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda bakal menjadi rekam jejaknya di pemerintahan.

Termasuk saat mengejar karir kembali menjadi pegawai eselon II di Pemprov DKI Jakarta maupun instansi luar di kemudian hari.

“Kalau sanksi berat itu menjadi syarat buat seleksi jabatan publik. Jadi dia nggak punya kesempatan buat ikut lagi,” kata Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tama S. Langkun.

Hal itu dikatakan Tama saat mendampingi Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantornya pada Kamis (29/4/2021) siang.

Kedatangan mereka ke sana untuk berkoordinasi atas putusan Inspektorat DKI Jakarta kepada Blessmiyanda terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak buahnya.

“Jadi dia mau jadi eselon I di mana (bakal sulit), di sini ada record-nya (rekam jejaknya), tercatat pernah melakukan sanksi berat, maka dia tidak punya peluang untuk mendapatkan jabatan tertentu,” ujar Tama.

Baca juga: Dirut PT Indotruck Utama Kembali Mangkir,Kriminalisasi Arwan Koty Dinilai Kuasa Hukum Semakin Kental

Baca juga: Beli Ekskavator Senilai Rp 1,265 Miliar dari PT Indotruck Utama, Arwan Koty Mengaku Dikriminalisasi

Baca juga: Berawal dari Surat Penghentian Penyelidikan, Arwan Koty Mengaku Dikiriminalisasi PT Indotruck Utama

Baca juga: Berulang Kali Mangkir, Kuasa Hukum Minta JPU Panggil Paksa Dirut PT Indotruck Utama, Bambang Prijono

Sementara itu Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan, korban sebetulnya berharap Blessmiyanda dapat dipecat dari pegawai negeri sipil (PNS).

Namun demikian, Inspektorat DKI Jakarta mengeluarkan putusan lain, bahwa Blessmiyanda dicopot dari jabatannya dan dia harus merelakan pemangkasan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40 persen selama 24 bulan.

“Kalau korban mungkin berharap demikian (pemecatan), tapi sudah dilakukan pemeriksaan dan ada putusan. Saya rasa itulah realitasnya dan putusan itu yang harus kita terima,” ujar Edwin.

Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Anies, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Blessmiyanda tergolong berat.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved