Pilih Tidak Mudik, Demi Keselamatan Bersama

Kebijakan larangan mudik tahun ini berlaku bagi semua anggota masyarakat, baik itu ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD dan pegawai swasta.

Editor: Ichwan Chasani
Warta Kota/Henry Lopulalan
Suasana ruang tunggu keberangkatan yang dipenuhi calon penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (25/04/2021). Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) terkait larangan mudik untuk menekan penyebaran virus corona dengan peraturan H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021. Peniadaan mudik ini perlu dilakukan demi melindungi masyarakat dari potensi meningkatnya penularan Covid-19 di Indonesia.

Beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataannya mengatakan bahwa Pemerintah memahami kerinduan masyarakat untuk dapat merasakan suasana lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Namun, di tengah situasi pandemi saat ini, keselamatan bersama merupakan prioritas yang harus didahulukan, demi memutus mata rantai penularan covid-19 dan demi keselamatan seluruh sanak saudara, diri kita sendiri dan masyarakat.

Maka dari itu, kebijakan larangan mudik tahun ini berlaku bagi semua anggota masyarakat, baik itu ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD dan pegawai swasta dan masyarakat umum.

Kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun ini juga diambil dengan mempertimbangkan tren penurunan kasus aktif di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini yang harus terus dijaga dan ditekan seminimal mungkin.

Para calon penumpang memadati areal terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (28/10/2020). Warga bersiap menuju ke sejumlah daerah baik untuk liburan maupun mudik mengunjungi sanak keluarganya.
Para calon penumpang memadati areal terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (28/10/2020). Warga bersiap menuju ke sejumlah daerah baik untuk liburan maupun mudik mengunjungi sanak keluarganya. (Warta Kota/M Nur Ichsan Arief)

Sementara, di sisi lain, sejumlah negara di dunia malah mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan seperti di India, Brazil, sejumlah Negara di eropa, dan beberapa negara lainnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei terhadap animo masyarakat untuk melakukan mudik yang dilakukan Kemenhub melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada Maret 2021, menemukan ada 11 persen responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik.

Mobilitas secara masif tersebut berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, seperti yang terjadi beberapa kali pada saat libur panjang di akhir minggu dan juga pada masa mudik di tahun 2020.

Melihat hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik tersebut, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Regulasi tersebut diterbitkan menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19  No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 - 17 Mei 2021 beserta addendumnya. 

Permenhub ini mengatur  pengendalian transportasi melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk kepentingan mudik, di semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Serta pemberlakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku sebelum masa pelarangan mudik (mulai 22 April – 5 Mei) dan sesudah masa pelarangan mudik (mulai 18-24 Mei 2021).

Pengecualian

Pada masa pelarangan mudik mulai 6-17 Mei 2021, semua pengoperasian transportasi untuk kepentingan mudik akan dilarang. Namun demikian, bukan berarti pergerakan moda transportasi berhenti total pada masa larangan tersebut.

Masih ada moda transportasi yang beroperasi untuk melayani kegiatan yang dikecualikan, seperti diatur di dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021, yaitu :

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved