Berita nasional

Anggota Komisi I DPR Sebut Pendekatan Militer Jadi Kebutuhan Mendesak untuk Tumpas KKB

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB)

Dok Penerangan Kogabwilhan III
Ilustrasi - Anggota KKB Papua Pimpinan Purom Wenda menyerahkan diri. Mereka merasa tak nyaman dengan KKP Papua pimpinan Purom Wenda 

Wartakotalive.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Menurut Dave, sebelum pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) melabelkan KBB sebagai kelompok separatis teroris (KST), aksi Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) telah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri.

"OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, maka military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," ujar Dave, dalam diskusi daring bertajuk 'KKB Teroris atau Bukan?’, Kamis (29/4/2021).

Menurut politikus Partai Golkar ini, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisir, dengan dukungan persenjataan dari pihak luar.

Aksi kelompok ini juga menurutnya semakin menguat karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

"Ini juga menjadi kelemahan pemerintah, dukungan masyarakat terhadap KKB dan aliran dana luar biasa kuat," jelas Dave.

Penetapan KKB sebagai Organisasi Teroris

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Mahfud menjelaskan definisi teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

Tidak hanya KKB, kata Mahfud, pemerintah juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KKB juga termasuk ke dalam tindakan teroris.

"Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah sudah meminta Polri, TNi, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut.

"Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," kata Mahfud.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota Komisi I DPR Sebut Pendekatan Militer Jadi Kebutuhan Mendesak untuk Tumpas KKB

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved