Breaking News:

Berita nasional

Anggota Komisi I DPR Sebut Pendekatan Militer Jadi Kebutuhan Mendesak untuk Tumpas KKB

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB)

Dok Penerangan Kogabwilhan III
Ilustrasi - Anggota KKB Papua Pimpinan Purom Wenda menyerahkan diri. Mereka merasa tak nyaman dengan KKP Papua pimpinan Purom Wenda 

Wartakotalive.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Menurut Dave, sebelum pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) melabelkan KBB sebagai kelompok separatis teroris (KST), aksi Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) telah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri.

"OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, maka military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," ujar Dave, dalam diskusi daring bertajuk 'KKB Teroris atau Bukan?’, Kamis (29/4/2021).

Menurut politikus Partai Golkar ini, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisir, dengan dukungan persenjataan dari pihak luar.

Aksi kelompok ini juga menurutnya semakin menguat karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

"Ini juga menjadi kelemahan pemerintah, dukungan masyarakat terhadap KKB dan aliran dana luar biasa kuat," jelas Dave.

Penetapan KKB sebagai Organisasi Teroris

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Halaman
12
Editor: Bambang Putranto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved