Breaking News:

Larangan Mudik

Wahidin Halim Instruksikan Bupati dan Wali Kota di Provinsi Banten Sosialisasikan Larangan Mudik

Gubernur Banten, Wahidin Halim memperpanjang PPKM. Dia pun menginstruksikan bupati dan wali kota untuk sosialisasikan larangan mudik.

Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten, Wahidin Halim memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dia pun meminta seluruh bupati dan wali kota untuk menyosialisasikan larangan mudik ke masyarakat. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Gubernur Banten, Wahidin Halim memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Wahidin meminta seluruh bupati dan wali kota untuk secepatnya menyosialisasikan laranagn mudik ke masyarakat 

Sebagaimana tertuang dalam instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Selain itu, Wahidin menginstruksikan bupati/wali kota mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus corona.

Baca juga: Akibat Larangan Mudik Penjualan Tiket Bus di Terminal Bayangan Cimanggis Sepi Peumpang

Baca juga: Satgas Covid-19 Terbitkan Surat Edaran Baru, Perketat Larangan Mudik Mulai 22 April-5 Mei 2021

Dalam intruksi gubernur yang merupakan lanjutan dari berlakunya PPKM Mikro yang dimulai dari 20 April-3 Mei tersebut, juga disebutkan bahwa jika terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran peniadaan mudik, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Sementara untuk masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan akan dikarantina di Posko Desa/Posko Kelurahan  selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat tersebut," tutur pria yang akrab disapa WH ini, Kamis (22/4/2021).

Wahidin juga memerintahkan, bidang perhubungan dan Satuan PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di daerah masing-masing.

Bersama dengan TNI dan POLRI selama bulan ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

Baca juga: UPDATE Larangan Mudik Lebaran, Pengamat: Konsistensi Penegakan Aturan Dibutuhkan untuk Cegah Mudik

Baca juga: Pemkot Bekasi Godok Aturan SIKM Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Siapkan Penyekatan di Beberapa Titik

Selanjutnya, Wahidin juga memerintahkan seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan  BPBD, serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan.

"Sperti pusat perbelanjaan dan restoran, tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam sepertj banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus," ucapnya.

Untuk bidang pertanian dan perdagangan, Wahidin mengintrusikan untuk melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga.

Terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar. 

Baca juga: Sosialisasi Larangan Mudik, Sopir Truk Pelabuhan Tanjung Priok Diminta Tak Bawa Penumpang Gelap

Baca juga: Walau Ada Kebijakan Larangan Mudik, Harga Tiket PO Bus Naik Jelang Lebaran, Berikut Tanggapan IPOMI

Dalam instruksi tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten/kota diperbolehkan untuk  mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus menghadapi ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait dan Satgas Covid-19.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Valentino Verry
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved