Breaking News:

IPW Sebut Ada Kemerosotan Moral Penyidik KPK dan Polri yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai

IPW kata Neta, mengecam keras kasus dugaan pemerasan yang dilakukan penyidik KPK ini. Bagaimana pun, kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Murtopo
Tribunnews.com
Ilustrasi Gedung KPK 

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 Miliar yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Wali Kota Tanjungbalai tidak hanya memalukan.

"Tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut," kata Neta kepada Warta Kota, Rabu (21/4/2021).

IPW kata Neta, mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun, kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. 

"Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab apa yang dilakukan oknum polisi SR berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu, membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh," kata Neta.

Padahal selama ini katanya harapan publik satusatunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. 

Baca juga: BIKIN MALU! Penyidik KPK dari Polri Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp1,5 Miliar untuk Hentikan Kasus

"Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai ini, publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan," ujar Neta. 

Kalau opini ini berkembang luas, katanya, dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan.

Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, menurut Neta, KPK bekerja cepat. 

Baca juga: Dewas Minta Pimpinan KPK Usut Sumber Kebocoran Informasi Penggeledahan Kantor Jhonlin Baratama

"Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu. Dalam kasus ini IPW menekankan kPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu," katanya.

"Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat yang bersangkuyan sudah merusak kepercayaan publik pada KPK," katanya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved