Breaking News:

Virus Corona

Evaluasi Belajar Tatap Muka di SDN Pademangan Barat 11, Tidak Ada Penyebaran Covid-19

Hasil evaluasi pembelajaran tatap muka selama 2 minggu di SDN Pademangan Barat, Jakarta Utara

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Dian Anditya Mutiara
istimewa
Kegiatan pembelajaran tatap muka di SDN Pademangan Barat 11, Pademangan, Jakarta Utara yang sudah berlangsung dua minggu tidak menimbulkan penyebaran Covid-19. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- SDN Pademangan Barat 11, Pademangan, Jakarta Utara menjadi satu dari enam sekolah yang telah melakukan kegiatan belajar tatap muka sejak hari Rabu (7/4/2021) silam. 

Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 11, Ramaita mengatakan bahwa selama dua minggu pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka untuk kelas 4, 5, dan 6 berjalan sesuai dengan harapan.

“Sejauh ini kendala nggak ada, semua berjalan lancar. Tidak ada anak yang kena Covid-19, guru juga semua sudah divaksin,” ucapnya, Selasa (20/4/2021). 

Ramaita menuturkan pihaknya selalu melakukan evaluasi setiap kali selesai kegiatan belajar tatap muka.

Baca juga: Pasca Terbitnya SKB Empat Menteri, Sekolah Mulai Lakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Baca juga: Pihak Sekolah Merasa Terbantu dengan Dana BOS, sebagai Penunjang Persiapan Sekolah Tatap Muka

Hal itu dilakukan agar proses tersebut bisa berjalan sesuai harapan.

“Evaluasinya guru sudah melakukan variasi dalam pembelajaran dalam menggunakan infocus, alat peraga dan nyanyi nyanyian untuk game, tepuk tangan, pokoknya sudah variasi,” katanya. 

Kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan setiap hari Senin bagi siswa kelas 4, hari Rabu untuk siswa kelas 5 dan hari Jumat ditujukan kepada siswa kelas 6 SDN Pademangan Barat 11

“Begitu seterusnya, hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu bukan libur tapi penyemprotan (disinfektan),” ujar Ramaita. 

Sementara berdasarkan jumlah yang ada, siswa SDN Pademangan Barat 11 sebanyak 127 orang. Sebagian besar di antaranya sudah mengikuti kegiatan belajar tatap muka. 

“Dari jumlah 127 siswa, yang tidak masuk ada 16 siswa dengan 5 orang di antaranya sakit dan 11 belajar daring,” katanya. 

Adapun terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ramaita menuturkan hal tersebut sangat membantu untuk proses belajar mengajar di SDN Pademangan Barat 11

“Sangat menunjang pembelajaran seperti sarana prasarana, pemeliharaan sekolah, ada banyak jenisnya. Nggak bisa disebutin satu per satu,” sambung Ramaita. 

Apalagi pada tahun 2020 silam ketika terjadinya awal pandemi Covid-19, penggunaan dana BOS yang diperoleh dialihkan untuk kebutuhan siswa yang belajar secara daring. 

“Tahun kemarin semua pemeliharaan barang dan jasa dimasukkan sarana Covid-19, tahun ini sudah nggak. Sarana Covid-19 tuh seperti kuota siswa, masker, wastafel, hand sanitiser,” katanya. 

Baca juga: Vaksinasi Guru Rampung, Pemkab Bekasi Gelar Pembelajaran Tatap Muka Serentak Bulan Juli 2021

Ramaita menambahkan penggunaan dana BOS sudah sesuai Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Sehingga pemanfaatannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan. 

“Kalau besarannya (dana BOS) tergantung, input banyak, terima banyak. Dicukup-cukupin sesuai anggaran, nggak boleh dilebihin,” ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, ada enam sekolah di Jakarta Utara melaksanakan uji coba belajar tatap muka yang dimulai pada Rabu (7/4/2021) kemarin.

Sekolah tersebut yakni SDN Rorotan 02 Pagi, SDN Sukapura 01 Pagi, SMKS Walang Jaya, dan SMAK Penabur Kelapa Gading serta SDN Pejagalan 03 dan SDN Pademangan Barat 11

Usai Belajar Tatap Muka di Sekolah, Siswa Dipantau Agar Tak Pulang Naik Angkutan Umum

Peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di 85 sekolah di Jakarta, akan selalu diawasi selama beraktivitas di sekolah.

Bahkan, mereka juga dipantau dengan radius 500 meter dari sekolah, untuk memastikan pulang tidak naik angkutan umum, tapi bus sekolah yang disediakan atau dijemput orang tua.

Hal itu dikatakan Taga Radja, Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Antar Lembaga pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Daripada Koar-koar, Polri Sarankan Masyarakat Daftar Jadi Saksi di Kasus Kematian 6 Anggota FPI

Taga menyebut, satuan pendidikan telah membentuk manajamen kesiswaan untuk mengontrol aktivitas peserta didik, selama di sekolah maupun hendak pulang ke rumah.

"Di sekolah kan biasanya juga ada grup WhatsApp wali kelas dan wali murid."

"Itu bisa dipantau anak yang masuk saat PTM kemarin (Rabu 7/4/2021), apakah sudah pulang atau belum."

Baca juga: Tiga Polisi yang Jadi Tersangka Berada dalam Satu Mobil Saat Tembak 4 Anggota FPI Hingga Tewas

"Karena sebelum jam 12 atau jam 11, mereka sudah diizinkan kembali pulang."

"Jadi orang tua bisa pantau dan pastikan anaknya kembali ke rumah tepat waktu," tuturnya.

Taga mengaku berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, untuk mengerahkan 50 bus sekolah, guna membantu akomodasi para pelajar ke sekolah ataupun pulang ke rumah.

Baca juga: Kuasai Saham Mayoritas Persis, Kaesang Ingin 50 Persen Pemain Timnas Indonesia Diisi Orang Asli Solo

Sejauh ini, kata dia, belum ada penambahan armada bus, karena banyak pelajar yang dijemput orang tuanya, bahkan ada yang membawa sepeda motor sendiri, terutama bagi jenjang SMA.

"Sementara ini belum ada pengajuan penambahan, karena memang contohnya kemarin saya ke SMK 16, kebanyakan mereka dijemput."

"Jadi bus sekolah enggak terlalu keteteran, masih bisa ditangani."

Baca juga: Ada Program JKP, Pekerja Kena PHK Bakal Dapat Uang Tunai Selama 6 Bulan

"Kalau bus sekolah memback up kebutuhan anak-anak kita, jangan sampai naik angkutan umum yang berinteraksi dengan masyarakat lain," tambahnya.

Sebanyak 85 sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran campuran (blended learning), yang terdiri dari 50 persen PTM dan 50 persen belajar dari rumah melalui online.

Uji coba ini telah dimulai sejak Rabu (7/4/2021) sampai Kamis (29/4/2021) mendatang, dan dilakukan secara bergantian dari jenjang kelas 4 SD sampai kelas 12 SMA.

Baca juga: Menkes Klaim Indonesia Peringkat 8 Vaksinasi Covid-19 Tercepat di Dunia, Nomor 4 Negara Non Produsen

Sedangkan jenjang PAUD, TK, kelas 1, 2 dan 3 tetap belajar di rumah melalui virtual.

Uji coba PTM ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi PTM sesungguhnya yang digelar pada Juli 2021.

Sementara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan 50 bus dengan 100 awak selama uji coba PTM dari 7-29 April 2021.

Baca juga: Gadaikan Barang Bukti Emas 1,9 Kilogram Buat Bayar Utang, Pegawai KPK Dipecat

Armada ini diprioritaskan untuk jenjang SMP dan SMA, baik swasta maupun negeri.

Untuk jam operasional bus mengikuti jam pembelajaran yang dilaksanakan masing-masing sekolah.

Bus sekolah beroperasi mulai pukul 04.30 sampai dengan 17.30 WIB.

Baca juga: Antisipasi Pemudik Nekat, Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 Lansia di Kota Tujuan Mudik

"Titik start bus sekolah mendekati ke sekolah bisa fleksibel atau jemput bola standby, di sekolah saat jam pulang sekolah," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo yang dikutip dari kompas.com.

Aturan mengenai protokol kesehatan, ujar Syafrin, tetap diberlakukan.

Seperti, kapasitas bus maksimal 50 persen, dan persiapan alat pelindung diri minimum seperti hand sanitizer dan masker di setiap bus.

"Serta pembersihan bus dengan spray disinfektan atau penguapan," terang Syafrin.

Tak Perlu Tunggu Juli 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengimbau satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin Covid-19, segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, sudah berlaku.

"SKB ini sudah berlaku."

Baca juga: Kasus BLBI Disetop, BW: Bukti Tak Terbantahkan Dampak Paling Negatif dari Revisi UU KPK

"Tidak perlu menunggu Juli 2021 untuk melakukan PTM terbatas," kata Nadiem melalui keterangan tertulis, Senin (5/4/2021).

Nadiem mengatakan, satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas boleh tetap melaksanakan, walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi.

"Satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas, walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi, tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas."

Baca juga: Banyak Takut ke Luar Rumah, Vaksinasi Covid-19 Lansia Baru 2 Persen, Keluarga Diminta Mengantar

"Selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah," tutur Nadiem.

22 persen sekolah, lanjutnya, telah melakukan PTM terbatas, dan telah menunjukkan berbagai praktik baik kebijakan PTM terbatas, di antaranya SDN 03 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dan SMAN  9 Bengkulu Selatan, Bengkulu.

Vaksinasi Guru Ditargetkan Rampung Akhir Juni

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, rampung pada akhir Juni 2021.

"Rencana vaksinasi seperti yang disebutkan Pak Presiden adalah ditargetkan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan, diharapkan selesai di akhir Bulan Juni 2021," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, saat konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Vaksinasi dilakukan mulai dari jenjang yang paling muda, yakni PAUD, SD, SLB.

Baca juga: Indonesia Peringkat 4 Vaksinasi Covid-19 Terbesar di Dunia, Kalahkan Israel dan Prancis

Vaksinasi dosis pertama pada jenjang ini paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021.

Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, SMK sederajat, vaksinasi dosis pertamanya paling lambat dilakukan akhir minggu keempat Mei 2021.

"Untuk pendidikan tinggi paling telat pada minggu kedua Juni 2021. Ini adalah target kami," ucap Nadiem.

Baca juga: Tangkal Mutasi Baru, Sejumlah Produsen Kaji Pemberian Dosis Ketiga Vaksin Covid-19

Sementara, vaksinasi dosis kedua akan dilakukan tergantung produk vaksin yang diambil.

Nadiem mengatakan, target ini diambil agar pada Bulan Juli, hampir seluruh sekolah dapat menggelar pembelajaran tatap muka terbatas.

"Kami sebagai pemerintah pusat ingin target, suatu target yang asli rasional."

Baca juga: Atribut FPI Ditemukan di Rumah Terduga Teroris, Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Bisa Dibeli di Mana-mana

"Agar kami bisa memastikan bahwa di Bulan Juli hampir semua sekolah kita akan sudah bisa melakukan tatap muka secara terbatas."

"Jadi itu adalah target dan komitmen dari pemerintah pusat, untuk memprioritaskan vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan."

"Dan juga untuk memastikan bahwa di Bulan Juli semua guru-guru kita dan tenaga pendidik kita sudah divaksin," tutur Nadiem.

Olahraga, Ekskul, Hingga Kantin Dilarang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan sejumlah larangan selama penerapan pembelajaran tatap muka terbatas.

Nadiem mengatakan, aktivitas olahraga dan esktrakurikuler masih dilarang. Kantin juga masih tidak dibolehkan beroperasi.

Larangan ini berlangsung selama masa dua bulan transisi setelah sekolah dibuka.

Baca juga: Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Jadi Aksi Teror ke-552 di Indonesia

"Protokol kesehatan lainnya seperti misalnya tidak boleh berinteraksi di kantin, belum bisa beroperasi di masa transisi."

"Dua bulan pertama itu tidak ada aktivitas di kantin, tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler ya," beber Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Kegiatan lain di luar pembelajaran, menurut Nadiem, dilarang untuk dilaksanakan.

Baca juga: Tak Kasih Tahu Istri dan Keluarga Saat Terima Tawaran Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Mengaku Khilaf

Meski begitu, kegiatan guru berkunjung ke rumah murid masih diperbolehkan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Tapi kegiatan pembelajaran di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu seperti biasa diperbolehkan."

"Tentunya dengan tetap menjaga kesehatan," jelas Nadiem.

Baca juga: 4 Terduga Teroris Diciduk di Jakarta dan Bekasi, 5 Bom Sumbu dan 4 Kilogram Bahan Baku Disita

Mantan CEO Gojek ini menegaskan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas berbeda dari pembelajaran sebelum masa pandemi Covid-19.

"Tatap muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat, dengan pembatasan jarak yang ketat."

"Semua harus memakai masker dan tidak boleh ada aktivitas yang menciptakan kerumunan," terang Nadiem.

Wajib Bentuk Satgas Covid-19 dan Gelar Rapid Test Berkala

Pihak satuan pendidikan diwajibkan membentuk Satgas Covid-19, saat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas.

Tim Satgas Covid-19 bakal berisi guru-guru dan karyawan sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas.

"Sekolah ini membentuk satgas covid-19 sekolah yang terdiri dari guru dan karyawan," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Jumeri dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: India Lakukan Embargo, Stok Vaksin Covid-19 Indonesia Cuma Cukup Sampai 15 Hari Lagi

Sekolah, kata Jumeri, juga wajib menyiapkan Standar Operasional Procedure (SOP) hingga melakukan pemenuhan daftar periksa protokol kesehatan.

Mulai dari penyediaan sarana cuci tangan, penggunaan masker, serta mengatur jarak meja dan kursi di dalam kelas.

"Kerja sama dengan puskesmas, memakai masker, mengatur jarak, menyingkirkan meja yang tidak terpakai."

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 29 Maret 2021: Pasien Baru Tambah 5.008, 5.418 Sembuh, 132 Meninggal

"Dan juga membuat selebaran imbauan kepada warga sekolah untuk menjaga kesehatan," tutur Jumeri.

Jumeri mengatakan, sekolah harus memberikan rencana skema pembelajaran tatap muka terbatas yang akan diterapkannya kepada pihak Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, orang tua, dan pemerintah setempat.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga harus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Muhammadiyah Bolehkan Tenaga Kesehatan Tangani Kasus Covid-19 Tak Puasa Ramadan, Juga Pasien Positif

"Kepala sekolah meminta guru melakukan rapid test secara berkala."

"Memastikan dan mendata guru-guru tenaga kependidikan dan murid yang sakit tidak perlu masuk ke sekolah, yang tidak enak badan tetap di rumah," ucap Jumeri.

Selanjutnya, sekolah harus mengatur rombongan belajar dalam kelas.

Ruang kelas hanya boleh di isi sebanyak 50 persen dari kapasitas kelas.

Bisa Langsung Disetop Jika Ada Penularan Covid-19

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan, penerapan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dihentikan, jika ditemukan kasus positif Covid-19 di sekolah.

Penutupan bakal terus dilakukan selama penularan Covid-19 masih terjadi di lingkungan sekolah.

"Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa dengan segera ditutup ya tatap muka terbatasnya."

Baca juga: L dan YSF, Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar, Baru Menikah 6 Bulan

"Selama infeksi masih ada atau terjadi," kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Menurut Nadiem, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenag, wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.

Mantan CEO Gojek ini mengatakan, penerapan pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak bersifat absolut.

Baca juga: Mantan Menteri Keuangan Bilang Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Direncanakan, Ini Alasannya

Sehingga jika ada penularan Covid-19, sekolah wajib ditutup.

"Bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi kalau ada infeksi Covid di dalam sekolah itu tidak ada penutupan."

"Tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya," tegas Nadiem.

Keputusan Orang Tua

Pemerintah mewajibkan satuan pendidikan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, untuk sekolah yang seluruh pendidik dan tenaga kependidikannya divaksin.

Meski begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan orang tua tetap menjadi penentu bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Tapi yang kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih berhak, dan bebas memilih bagi anaknya."

Baca juga: Klaim Beli QCC Lewat Penunjukan Langsung Untungkan Negara, RJ Lino: Harusnya Saya Dikasih Bintang

"Apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh," terang Nadiem.

Nadiem mengatakan sekolah harus memberikan opsi kepada orang tua untuk memilih jenis pembelajaran yang akan diikuti oleh anak-anaknya.

Sekolah, kata Nadiem, wajib tetap memberikan layanan pembelajaran yang dipilih oleh orang tua.

Baca juga: LPSK Jamin Bantu Biaya Pengobatan Korban Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

"Jadinya sekolah, setelah guru guru dan tenaga kependidikan divaksin itu wajib memberikan opsi."

"Memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan."

"Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 Indonesia 29 Maret 2021: Suntikan Pertama 7.343.746, Dosis Kedua 3.294.934

"Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusannya ini ada di orang tua.

"Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," beber Nadiem.

Pemerintah akhirnya memutuskan kembali membuka pembelajaran tatap muka terbatas, untuk para satuan pendidikan di Indonesia.

Baca juga: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Sudah Ludes Distribusikan ke 7 Provinsi, Terbanyak di Jatim dan Bali

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, sekolah wajib menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, setelah para pendidik dan tenaga kependidikan divaksin.

"Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap."

Baca juga: JADWAL Lengkap dan Link Live Streaming Misa Kamis Putih 1 April 2021 di Jakarta dan Sekitarnya

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenag mewajibkan ya."

"Mewajibkan satuan pendidikan tersebut menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Keputusan ini ditetapkan melalui menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: AHY Minta Moeldoko Bertanggung Jawab Soal Tudingan Ada Tarikan Ideologi di Partai Demokrat

Meski begitu, sekolah masih boleh menggelar pembelajaran jarak jauh, karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka hanya boleh diikuti maksimal 50 persen.

"Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melakukan sistem rotasi."

"Sehingga harus menyediakan dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh," jelas Nadiem.

Baca juga: Ini Peran 4 Terduga Teroris yang Diciuk di Condet dan Bekasi, Bahan Peledak Dikasih Kode Takjil

Vaksinasi guru dan tenaga pendidik telah dimulai sejak akhir Februari 2021.

Vaksinasi diberikan secara bertahap bagi guru, mulai dari jenjang PAUD, RA, SD MI, dan SLB, selanjutnya SMP, MTs, SMA, MA, SMK, hingga ke perguruan tinggi dan sederajat. (*)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved