Breaking News:

Berita Jakarta

RUU Perampasan Aset Sangat Dibutuhkan untuk Mengembalikan Kerugian Negara Secara Cepat

RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara secara cepat.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
tribunnews
RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara secara cepat. 

RINGKASAN BERITA:

  • RUU perampasan aset dinilai dapat mengembalikan kerugian negara dengan cepat.
  • Pemerintah dianggap tidak serius mendorong terbentuknya RUU perampasan aset.
  • Kasus BLBI, Jiwasraya, dan Asabri seharusnya menjadi momentum pengesahan RUU perampasan aset.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara secara cepat.

Kasus BLBI, Jiwasraya dan Asabri patut dijadikan momentum untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Hal tersebut disampaikan  Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo.

Menurut Karyono, Selama ini pemerintah tidak cukup serius dalam memdorong RUU tersebut.

Sehingga RUU Perampasan Aset tersebut terbengkalai dan tak kunjung disahkan sejak 2008.

"Pemerintah selama ini masih semu untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, tak kunjung dibahas bersama DPR. Makanya dengan adanya kasus BLBi, Jiawasraya, Asabri, ini harus jadi momentum untuk mendrong RUU Peranpasan Aset," kata Karyono saat diskusi virtual pada Ruang Anak Muda, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: PT Bogasari Flour Mills Ditunjuk Polda Metro Jaya Jadi Industri Pertama di Kawasan Tangguh Jaya

Karyono menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara secara cepat dan maksimal.

Tentunya hal ini juga akan memberi efek jera pada koruptor.

Selama ini imbuhnya, antara pengembalian aset atas kerugian negara tidak menemukan keselarasan dari hukuman yang ada.

Baca juga: Sambut Bulan Suci Ramadan, Resso Hadirkan Playlist Religi yang Reflektif

Sehingga tidak menimbulkan efek jera pada seseorang untuk bertindak korupsi. Hal ini terkompirmasi dari data kasus korupsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun.

"Selama ini, pengembalian aset dan beratnya hukuman tidak seimbang dengan kerugian negara. Kalau kita lihat grafik korupsi semakin meningkat, ini mengkonfirmasi bahwa hukuman kita tidak menimbulkan efek jera. misal hukuman 3 tahun pegembalian Rp1 miliar padahal nilai kerugian negara trilunan," tuturnya. 

Baca juga: Ditanya Kepastian Jokowi Reshuffle Kabinet Rabu Besok, Pramono Anung: Presiden Pergi ke Jawa Barat

Menurut Karyono, pemerintah harus segera melakukan pembahasan bersama DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset yang menjadi penting bagi negara.

"Kendala RUU Pernapasan Aset, selama ini tidak ada good willing dari penyelengara negara. Sekarang kita minta agar segerah disahkan denga adanya momentum kasus Jiwasraya, Asabri dan BLBI," ujarnya. 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved