Breaking News:

Bulan Suci Ramadan

Mudik Lebaran Dilarang, Dishub DKI Jakarta Masih Menunggu Keputusan Kemenhub RI Soal Penggunaan SIKM

Mudik Lebaran dilarang, keputusan pemberlakuan penggunaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari pihak Kemenhub masih ditunggu Dishub DKI Jakarta.

Wartakotalive.com/Adhy Kelana
Ilustrasi: Mudik Lebaran dilarang, keputusan pemberlakuan penggunaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari Kemenhub masih dinantikan Dishub DKI Jakarta. 

Ringkasan Berita:

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait penggunaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo ke awak media, Selasa (20/4/2021).

"Masih menunggu aturan lebih lanjut dari Kemenhub. Nanti tentu kita akan koordinasikan dari dishub dengan perangkat Pemda," kata Syafrin Liputo.

Kata Syafrin, dalam penggunaan SIKM tetap akan berpedoman sesuai Surat Edaran Satgas Nasional Penanganan Covid-19 nomor 13 tahun 2021.

Dimana mudik Lebaran dilarang mulai tanggal 6-17 Mei 2021, namun ada beberapa pengecualian.

Seperti angkutan logistik dan antaran barang, perjalan kegiatan dinas, baik ASN atau swasta dengan dilengkapi surat tugas dari pejabat eselon II bagi ASN, bagi karyawan swasta dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan perusahaannya.

Sementara, pengecualian lainnya bagi kegiatan misalnya ada kedukaan, ada orang melahirkan, ibu hamil, itu diberi pengecualian dengan syarat itu mengurus SIKM melalui kelurahan atau desa domisili setempat.

Baca juga: Anies Baswedan Tunggu Arahan SIKM untuk Larangan Mudik dari Pemerintah Pusat agar Seragam

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik, Wagub DKI Bakal Kaji SIKM Selama Musim Mudik Lebaran Tahun Ini

Baca juga: Pemkot Bekasi Tak Berlakukan Surat SIKM, Rahmat Effendi: Kota Bekasi Hanya Jadi Lintasan

"Itu yg berbeda dari pelaksanaan SIKM. sebelumnya pergerakan keluar masuk jabodetabek itu wajib mengurus SIKM"

"Pengajuannya ditujukan melalui dinas PTSP. Sekarang itu pengaturan SIKM sesuai SE 13/2021," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved