Breaking News:

Larangan Mudik

Anies Baswedan Tunggu Arahan SIKM untuk Larangan Mudik dari Pemerintah Pusat agar Seragam

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu arahan Pemerintah Pusat mengenai penggunaan surat izin keluar masuk (SIKM) saat mudik lebaran.

Instagram @aniesbaswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih menunggu arahan Pemerintah Pusat mengenai penggunaan surat izin keluar masuk (SIKM) saat mudik lebaran mendatang, agar kebijakan itu seragam dengan daerah lain. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih menunggu arahan Pemerintah Pusat mengenai penggunaan surat izin keluar masuk (SIKM) saat mudik lebaran mendatang.

Menurut Anies, pengaturan mudik harus terintegrasi dengan semua wilayah sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak dari satu wilayah.

"Kebijakan mengenai pengaturan mudik itu akan terintegrasi karena tidak bisa hanya diatur perwilayah saja harus terintegrasi secara nasional. Karena itu kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," katanya, Senin (19/4/2021).

Dikatakan Anies, hingga saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, serta menunggu arahan dari Pemerintah terkait SIKM di masa mudik lebaran.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik, Wagub DKI Bakal Kaji SIKM Selama Musim Mudik Lebaran Tahun Ini

Baca juga: Pemkot Bekasi Tak Berlakukan Surat SIKM, Rahmat Effendi: Kota Bekasi Hanya Jadi Lintasan

"Jadi nanti arah kebijakannya dari pemerintah pusat nanti kita akan laksanakan sama-sama karena tidak mungkin bisa dilakukan hanya sendiri saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menimbang untuk menerapkan kembali kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta seusai penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro pada 5 April 2021 mendatang.

“Terkait SIKM, nanti kita akan merumuskan apakah nanti setelah tanggal 5 April habis PPKM Mikro, selanjutnya akan kita rumuskan diperlukan atau tidak SIKM,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza kepada wartawan Balai Kota, Jakarta, Senin (29/3/2021)

Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk di dalamnya Pemerintah Pusat dan daerah penyangga Ibu Kota.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut meminta pendapat dari sejumlah epidemiolog dan pakar terkait.

"Prinsipnya, Jakarta sebelum memutuskan selalu melibatkan para ahli, pakar, forkopimda, termasuk dengar masukan dari warga dan kritiknya. Kita jadikan satu pertimbangan masukan itu,"  ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Valentino Verry
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved