Breaking News:

Ramadan 2021

Kemenhub Akan Awasi PO Bus Yang Naikkan Tarif Penumpang Di Atas Harga Wajar

apabila ditemukan sejumlah PO bus AKAP yang melakukan penyesuaian tarif di atas harga wajar, Kemenhub akan melakukan tindakan.

Editor: Bambang Putranto
Istimewa
Ilustrasi- Bus AKAP Liar di Terminal Pasar Jumat, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (16/10/2020) 

Wartakotalive.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan larangan mudik Idul Fitri di tahun 2021.

Seperti diketahui, aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021.

Larangan mudik dimulai tanggal 6-17 Mei 2021, dan berlaku untuk semua moda transportasi. Dari moda transportasi darat, laut, udara, dan juga kendaraan pribadi.

Adanya larangan mudik ini dibuat sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun, adanya aturan ini rupanya digunakan sebagai momentum berbagai PO bus AKAP untuk melakukan penyesuaian harga tiket.

Penyesuaian tarif yang dilakukan PO bus AKAP ini bertujuan untuk meng-cover masa larangan mudik, di mana PO tidak mendapatkan pemasukan.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait hal tersebut.

"Kami punya direktorat jenderal yang mengawasi hal ini, yaitu direktorat jenderal perhubungan darat. Itu nanti akan melakukan pengawasan," ucap Adita di Stasiun Jatinegara Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Ia menambahkan, apabila ditemukan sejumlah PO bus AKAP yang melakukan penyesuaian tarif di atas harga wajar, Kemenhub akan melakukan tindakan.

"Dan nanti kami akan ke lapangan mencari tahu, apabila nanti terjadi hal-hal yang memang melanggar ketentuan," ucap Adita.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved