Breaking News:

Bulan Suci Ramadan

Sah, ASN Pemkot Bekasi Dilarang Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021

Sah, ASN Pemkot Bekasi Dilarang Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Berikut Selengkapnya

Wartakotalive.com/Adhy Kelana
Ilustrasi Mudik Lebaran 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI SELATAN - Pemkot Bekasi melarang aparatur sipil negara (ASN) berpergian ke luar daerah atau mudik menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri 1442 H pada 6-17 Mei 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Seraya dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Surat Edaran nomor: 800/3006/ BKPPD.PKA tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Tidak Konsisten dan Melanggar Kesepakatan, Izin Lokasi PT BLP Agung Intiland Terancam Dicabut

"Aparatur dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi, Sabtu (17/4/2021).

Terdapat pengecualian bagi ASN yang ditugaskan ke luar daerah dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah.

Baca juga: Pro Kontra Sosok Dokter Terawan, Siti Fadilah Supari: Bukan Nyeleneh, Tapi Out of The Box

"Aparatur yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan perangkat daerahnya," tuturnya.

Bagi mereka yang terpaksa berpergian keluar kota, Rahmat menegaskan agar mereka tetap memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh satgas Covid-19.

Peraturan dan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.

"Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan protokol kesehatan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ungkap Rahmat. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved