Didakwa KPK Terima Suap Rp 25,7 M, Edhy Prabowo Mengaku Tidak Bersalah: Cuma Saya Bertanggung Jawab

"Atas arahan terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020, Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal KKP membuat nota dinas."

"Kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020," kata jaksa KPK membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Nota dinas tersebut adalah hasil tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di wilayah Ngara Republik Indonesia.

Atas nota dinas itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir benur, sebagai dasar penerbitan bank garansi di Bank BNI.

Kemudian atas permintaan Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, para eksportir BBL diwajibkan menyetor uang ke rekening bank garansi tersebut dengan nilai Rp1.000 per ekor. Harga ini sebelumnya telah ditetapkan Edhy Prabowo.

Jaksa mengatakan saat itu Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL.

Tapi, para perusahaan pengekspor benur ini tetap menyetorkan uang ke bank garansi tersebut.

Sehingga, terkumpul uang di bank garansi sebesar Rp 52.319.542.040 (Rp 52,3 miliar).

Uang tersebut saat ini sudah disita KPK dari Bank BNI 46 cabang Gambir.

Edhy melalui tim hukumnya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

"Setelah kami berdiskusi kepada terdakwa, kami berkesimpulan baik terdakwa maupun pengacara tidak mengajukan keberatan," kata Kuasa Hukum Edhy, Soesilo Aribowo, usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Dengan demikian, sidang berikutnya yang digelar pekan depan akan masuk dalam pokok perkara, yakni proses pemeriksaan saksi.

Soesilo meminta jaksa penuntut umum (JPU) memberitahu lebih dahulu siapa saksi yang akan dihadirkan di tengah persidangan.

"Ada beberapa hal yang kita sampaikan ketika proses ini dilangsungkan pemeriksaan saksi, untuk JPU disebutkan dahulu saksi yang akan diperiksa," sambungnya.