Breaking News:

Info DPD RI

Soal Isu Reshufle, Waka DPD RI: Jalan Tengah Antara Kepentingan Publik Versus Kepentingan Politik

Jika Reshufle ini dilaksanakan dalam waktu dekat maka kepentingan yang harus dijabarkan Presiden adalah ruang dan porsi pembangunan yang ingin dicapai

Dok. Setjen DPD RI
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Isu reshuffle kabinet kembali mencuat menyusul penggabungan Kementerian riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menanggapi wacana tersebut Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta Presiden mempertimbangkan beberapa hal.

"Evaluasi menyeluruh terhadap jalannya roda pemerintahan adalah keniscayaan bagi Presiden Jokowi saat ini. Sebab periodesasi saat ini sudah berjalan hampir dua tahun. Maka memang mesti ada penilaian terhadap kinerja serta capaian kabinet dibawahnya terhadap misi pembangunan dari Kepala Negara," ujar Sultan dalam keterangan resminya Rabu (14/4/2021).

Menurut Sultan, jika Reshufle ini benar dilaksanakan dalam waktu dekat maka kepentingan yang harus mampu dijabarkan oleh Presiden adalah ruang dan porsi pembangunan yang ingin dicapai. Jadi semua landasannya harus berorientasi terhadap kemajuan kinerja seluruh lembaga pemerintahan.

"Ada dua hal yang harus diturunkan menjadi level indikator agar semua bisa benar-benar terukur. Pertama adalah kinerja dari seorang menteri dalam penguasaan masalah di bidang lembaga yang dipimpinnya. kedua adalah dari segi akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap para menteri dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya," tegas Sultan.

"Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun di periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi kita melihat ada beberapa sektor yang dirasakan memiliki perubahan secara signifikan, khusus terhadap pembangunan disektor ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih," tambahnya.

Menurutnya hal ini dapat dinilai bagaimana kabinet yang dibentuk bekerja melalui skema kebijakan yang dihasilkan untuk mengatasi situasi (kontraksi) ekonomi dalam tekanan Pandemi, serta bagaimana kerja-kerja dari penegak hukum yang sudah menunjukkan taring dalam penanganan kasus-kasus besar.

Selain itu menurut senator muda asal Bengkulu tersebut bahwa dalam Reshufle kali ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh presiden terkait pertimbangan politik. Dimana antara kepentingan publik dan kebutuhan stabilitas politik harus tercipta secara konvergensif, agar kemudian kabinet dapat menghimpun secara kolektif untuk meng-agregasi pembangunan diseluruh sektor.

"Posisi dilematis adalah ketika kepentingan publik vis a vis oleh kepentingan politik. Disinilah ujian dalam sikap kenegarawanan. Presiden harus mampu memilah dan menemukan formulasi kontruksi yang dapat menciptakan kondusifitas iklim politik (baik eksekutif maupun legislatif) di dalam koalisi dan secara bersamaan tetap dalam orientasi kepentingan publik untuk meletakan orang yang benar ditempat yang tepat dalam fungsi menjalankan visi pembangunan negara," ujarnya.

Menurutnya, beban utama Presiden bersama Wakil Presiden saat ini adalah membuktikan kepada rakyat untuk dapat memenuhi janji politiknya, tidak ada yang lain.

Halaman
12
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved