Representasi Muhammadiyah, Peluang PAN Gabung Koalisi Cukup Terbuka di Reshuffle Kabinet Jilid II

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan, kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintah, jika reshuffle kabinet dilakukan.

Isu reshuffle menguat pasca-usulan Presiden Joko Widodo perihal peleburan Kemenristek ke Kemendikbud, dan pembentukan Kementerian Investasi disetujui DPR.

"PAN cukup terbuka gabung koalisi jika ada resuffle jilid II."

Baca juga: Polisi yang Berjaga Saat Mabes Polri Diserang Zakiah Aini Diperiksa, Hasilnya Tak Ada SOP Dilanggar

"Sejak awal aura politik PAN memang ke Jokowi, hanya faksi Amien Rais saja yang berbeda," ujar Adi ketika dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4/2021).

Selain itu pada periode kedua, kata Adi, Jokowi memiliki kekurangan, yaitu kurang merangkul kalangan Muhammadiyah.

Karenanya, merangkul PAN yang merupakan representasi Muhammadiyah, bisa jadi opsi bagi Jokowi.

Baca juga: Tiga Faktor Bikin Ali Mocthar Ngabalin Yakin Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet Pekan Ini

"PAN relatif representasi Muhammadiyah, apalagi Kemendikbud-ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi," ulasnya.

Dari isu reshuffle, yang ada hanyalah kepastian Menristek tak ada lagi, karena kementeriannya dihapus serta adanya pelantikan Menteri Investasi.

Di luar itu, kata Adi, diibaratkan gelap gulita.

Baca juga: Partai Demokrat Kembali Gugat 12 Mantan Kader, Yasonna Laoly Kini Tak Ikut Jadi Tergugat

Sebab, isu reshuffle ini sudah kerap muncul, namun baru benar-benar terjadi sekali, yaitu pada Desember silam.

Publik sendiri, katanya, sudah menduga-duga dihapuskannya Kemenristek dan penambahan Kementerian Investasi, sebagai momen untuk reshuffle jilid kedua.

"Hanya saja reshuffle terbatas untuk mengevaluasi menteri yang performa kinerjanya tak maksimal."

Baca juga: Aburizal Bakrie Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Nusantara Meski Belum Disetujui BPOM

"Publik sudah banyak menyebut siapa menteri yang layak diganti."

"Termasuk kemungkinan parpol non pemerintah yang bakal dirangkul masuk koalisi Jokowi."