Reshuffle
Isu Reshuffle, Hidayat Nur Wahid Ingatkan Jokowi Jangan Tunjuk Menteri yang Berpotensi Bikin Gaduh
Hidayat Nur Wahid juga meminta benar-benar cermat dalam menunjuk menteri agar ke depan justru tidak menjadi beban bagi negara.
lihat foto
"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," ucap Masduki.
Kendati demikian, soal informasi mengenai reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.
"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," kata Masduki.
5 Menteri Layak DIganti Versi Relawan
Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan 5 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi saat ini layak diganti karena kinerjanya dinilai tidak memenuhi ekspektasi rakyat.
Pernyataan ini diungkapkan Immanuel pasca adanya isu reshuffle akibat penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
“Ada beberapa menteri secara kinerja menurut kami di luar ekspektasi kita sebagai rakyat,” kata Nuel kepada Kompas TV, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: Korban Tenggelam di Sungai Kalimalang Ditemukan di Pintu Air Sipon Bendungan Bekasi
Lima menteri yang dimaksud Immanuel yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurutnya, kelima menteri tersebut layak diganti berdasarkan penilaian track record kinerja mereka selama menjabat di kementerian.
“Misalnya Pak Pratikno, tiga kali melakukan kecerobohan-kecerobohan berkaitan dengan data-data yang disampaikan beliau kepada Presiden. Salah satunya adalah soal omnibus law,” jelas Immanuel.
Immanuel memaparkan, Pratikno pernah membuat pernyataan bahwa kesalahan pasal-pasal yang terdapat dalam draft final Omnibus Law karena salah ketik sehingga secara moral dan akademik itu dianggap sesuatu yang memalukan.
Kemudian, terkait peraturan presiden soal penanaman modal yang pada saat itu dikatakan investasi produksi miras dibolehkan.
Hingga akhirnya Perpres tersebut dicabut oleh Presiden Jokowi karena banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Baca juga: Bantu Petani Jambu Mete dan Coklat di Pulau Sumba, Talasi Berikan Pembiayaan dan Pembinaan Langsung
“Ketiga soal impor beras, nah data yang kita terima dan disampaikan berkali-kali ke media ternyata impor beras itu ada selama tiga tahun. Yaitu 2018, 2019, dan 2020,” kata Immanuel.
