Breaking News:

Berita Bekasi

Tak Miliki Izin hingga Kemplang Pajak, Satpol PP Bongkar Reklame Bermasalah di Kota Bekasi

Tak Miliki Izin hingga Kemplang Pajak, Satpol PP Bongkar Reklame Bermasalah di Kota Bekasi. Berikut Selengkapnya

Humas Pemkot Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi menggelar operasi gabungan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin, pada Selasa (13/4/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan operasi gabungan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin pada Selasa (13/4/2021).

Pada pelaksanaan penertiban, eksekusi pertama dilakukan terhadap satu titik objek reklame yang berlokasi di Jalan Raya Galaxi - Kecamatan Bekasi Selatan.

Roy Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan DPMPTSP Kota Bekasi mengatakan di lokasi itu terdapat objek reklame ukuran cukup besar yang memuat konten naskah reklame berupa salah satu produk pelumas otomotif sekaligus mencantumkan nama pengenal usaha komersil.

Terhadap reklame tersebut dilakukan penertiban berupa tindakan pembongkaran oleh personel dari Satpol PP Pemerintah Kota Bekasi

"Dikarenakan pemilik atau penyelenggara reklame tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR), serta telah beberapa kali diberikan peringatan secara tertulis namun tidak diindahkan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/4/2021).

Ia melanjutkan tim penertiban reklame, tidak hanya melakukan penertiban terhadap reklame yang berukuran besar, tetapi juga menertibkan reklame jenis spanduk, poster dan media lainnya yang memang dipasang untuk tujuan komersial.

Terhadap reklame promosi perumahan dan promosi lainnya yang penempatannya di tempat yang dilarang seperti pohon, tiang listrik, tiang PJU juga ditertibkan.

Baca juga: Komplain Jaringan Internet Lemot, Konsumen Indihome Malah Disemprot Customer Service

"Ditegaskan semua penyelenggaraan reklame atau jenis media promosi lainnya, terutama yang menarik perhatian umum dan tidak memiliki izin maupun yang penempatannya tidak sesuai ketentuan langsung dicopot oleh Tim Penertiban," jelasnya.

Namun bagi yang sudah menyelesaikan kewajibannya membayar pajak dan memiliki izin bebas dari penertiban.

Dijelaskannya, penertiban ini didahului dengan penyampaian Surat Peringatan dari SP1 sampai SP3 kepada pemilik atau penyelenggara reklame.

Kemudian himbauan membayar pajak reklame, tetapi apabila masih belum melakukan pembayaran pajaknya maka akan ditindak dengan penertiban atau pembongkaran.

Baca juga: Resmi Diluncurkan Kapolri, Begini Cara Buat dan Perpanjang SIM Online

"Itu sebagaimana telah ditetapkan melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 973/1512/DMSDA Tentang Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi," terang dia.

Ia juga menyampaikan terkait tarif pajak reklame yang harus di bayarkan adalah berdasarkan nilai sewa reklame. Ketentuan besaran pembayaran pajak reklame juga dilihat dari nilai strategis titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kawasan penyelenggaraan reklame.

Adapun jumlah reklame yang telah ditertibkan sebanyak tiga objek, penyelenggaraan reklame yang siap mengurus perizinan sebanyak 27 objek, penyelenggaraan reklame yang dalam proses perizinan satu objek, sehingga total keseluruhan adalah sebanyak 31 objek Wajib Pajak.

"Kegiatan penertiban reklame ini akan terus berlanjut dilaksanakan sampai dengan waktu yang belum di tentukan," paparnya. 

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved