Breaking News:

Selain Siapkan Penyekatan di Perbatasan, Dishub Kota Bekasi Akan Cek Ini ke Pengendara yang Mudik

“Ini kita persiapkan personil siaga 24 jam, seandainya ini serentak diberlakukan,” ucap Dadang.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Lokasi penyekatan untuk mencegah pemudik di Sumber Arta Jalan KH Noer Ali Kalimalang, Kota Bekasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga tengah mempersiapkan rencana operasi sebelum diberlakukan serentak secara nasional larangan mudik tersebut.

Terlebih Kota Bekasi menjadi salah satu jalur berkendara bagi pemudik menuju wilayah pantura dan sekitarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menjelaskan implementasi kebijakan pusat di daerah terkait pelarangan mudik, Pemkot Bekasi akan mempersiapkan titik penyekatan pada akses jalan utama dan diperbatasan berkoordinasi dengan jajaran TNI-Polri.

“Memang sekarang belum (berlaku pelarangan mudik). Ketika larangan ini berlakukan, kita sudah siapkan rencana operasinya. Dishub membuat rencana operasinya. Ini kami akan berkordinasi dengan jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi Kota,” kata Dadang Ginanjar dalam keterangan yang diterima Wartakotalive.com, pada Selasa (13/4/2021).

Lanjut Dadang, beberapa titik perbatasan dilakukan penyekatan didukung kesiapan personil di lapangan.

Para personil akan mengecek kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi pengendara yang dicurigai akan melakukan aktifitas mudik.

Skema rencana operasi ini dilakukan di perbatasan DKI di Harapan Indah, Sumber Arta Kalimalang, Bantargebang perbatasan Bogor dan gerbang tol dilakukan penyekatan.

“Ini kita persiapkan personil siaga 24 jam, seandainya ini serentak diberlakukan,” ucap Dadang.

Diinformasikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam aturan ini terdapat larangan operasional kendaraan sejak 6-17 Mei 2021 atau libur lebaran.

Permenhub ini diterbitkan untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idulfitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadan.

Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Kendaraan yang diizinkan beroperasi selama larangan mudik 2021:
1. Seperti perjalanan dinas, bekerja, kondisi mendesak seperti melahirkan dan kondisi sakit.
2. Pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti:
- Bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya,
- Kunjungan keluarga yang sakit,
- Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia,
- Ibu hamil dengan satu orang pendamping,
3. Pengecualian kendaraan diberlakukan bagi kendaraan:
- Pimpinan lembaga tinggi negara RI, Kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri, dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol,
- Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved