Breaking News:

YHK Hormati Keputusan Pemerintah dan Siap Berunding Bahas Pengelolaan TMII

dalam Perpres nomor 19 tahun 2021 sudah ditetapkan masa jangka waktu tiga bulan untuk dilakukan masa transisi,

Warta Kota/Joko Suprianto
Sekretaris YHK, Tri Sasangka dan Dirut TMII, Tanribali Lamo menyampaikan keterangan terkait pengambil alih pengelolaan TMII oleh Pemerintah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Yayasan Harapan Kita (YHK) buka suara mengenai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dimana Pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII.

Selama ini pengelolaan dilakukan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini yang dibentuk oleh Yayasan Harapan Kita selaku penerima penugasan dari negara untuk melakukan pengelolaan.

Sekretaris YHK, Tri Sasangka Putra Ismail mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif sesuai dengan kemampuan dengan tangan terbuka pelaksanaan peraturan amanah Presiden demi menuntaskan proses transisi.

“Yayasan Harapan Kita selalu siap melaksanakan penugasan negara, dimana dalam rangka melanjutkan misi visi yang telah diamanatkan oleh mendiang Ibu Tien Soeharto sekaligus pengabdian negara dengan upaya Pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII,” kata Sekretaris YHK, Tri, Minggu (11/4/2021).

Baca juga: Memudahkan Lansia Menerima Vaksin, 2 Bus Disiapkan Untuk Antar Jemput di Setiap Kecamatan di Depok

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Menurun Signifikan Menjelang Bulan Ramadan

Dikatakan Tri mengatakan dalam Perpres nomor 19 tahun 2021 sudah ditetapkan masa jangka waktu tiga bulan untuk dilakukan masa transisi, atas hal ini pihaknya akan menghormati terkait Perpres itu.

“Kami juga akan menyambut tim dari Sekretariat Negara sekaligus tim transisi yang kami juga sudah dapatkan SK-nya itu, termasuk perundingan dalam batas waktu yang telah ditetapkan selama masa tiga bulan itu,” katanya.

Tri justru berharap masa transisi dapat dilakukan lebih cepat dari masa waktu yang ditentukan sehingga proses ini bisa segera selesai seusai amanat dalam Peraturan Presiden itu. “Kita justru berharap kalau bisa tiga bulan selesai itu lebih baik. Ayo mari kita duduk bersama sesuai dengan perintah dan amanat dari Perpres tersebut,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tri Sasangka menyampaikan jika Yayasan Harapan Kita tidak pernah berniat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri. Apalagi dalam sejarahnya pada 1975 TMII diserahkan ke YHK.

Baca juga: VIDEO Penumpang di Stasiun Pondok Ranji Geram KRL Mogok

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Indonesia masuk 10 Besar Negara yang Vaksinasi Covid-19 Terbanyak Di Dunia.

Namun pada 2010, Sekretariat Negara telah melakukan proses balik nama sertifikat hak pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia atas tanah TMII seluas 146,7704 hektare.

Dalam penatakelolaan TMII, YHK menyebut ada tata kelola keuangan yang dilaksanakan dengan proses audit secara otonomi antara lain, membentuk unit pengelola, pengurus SDM, melaksanakan operasi manajemen, pemeliharaan serta melanjutkan pembangunan.

Selama audit dalam bidang keuangan juga dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan TMII. Bahkan YHK tidak pernah mengajukan atau minta anggaran bagi pengelolaan TMII kepada pemerintah.

“Kebutuhan anggaran yang tidak dapat tercukupi untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian TMII selalu ditanggung oleh Yayasan Harapan Kita sebagai suatu bentuk kontribusi negara sesuai Kepres Nomor51 tahun 1977,” ucapnya.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved