Breaking News:

Pengelolaan TMII

Yayasan Harapan Kita Hormati Keputusan Pemerintah dan Siap Melakukan Perundingan Pengelolaan TMII

Yayasan Harapan Kita (YHK) buka suara mengenai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Joko Suprianto
Sekretaris YHK, Tri Sasangka dan Dirut TMII, Tanribali Lamo menyampaikan keterangan terkait pengambil alih pengelolaan TMII oleh Pemerintah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Yayasan Harapan Kita  (YHK) buka suara mengenai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di mana pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII.

Selama ini pengelolaan dilakukan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini yang dibentuk oleh Yayasan Harapan Kita, penerima penugasan dari negara untuk melakukan pengelolaan.

Sekretaris YHK, Tri Sasangka Putra Ismail, mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif sesuai dengan kemampuan dengan tangan terbuka pelaksanaan peraturan amanah Presiden demi menuntaskan proses transisi.

Baca juga: VIDEO Sejumlah Museum di TMII Terbengkalai, Banyak Ditumbuhi Ilalang

Baca juga: VIDEO Plang Kemensetneg Dipasang, Pengelola TMII Mengaku Tak Terlibat Tim Transisi

"Yayasan Harapan Kita selalu siap melaksanakan penugasan negara, di mana dalam rangka melanjutkan misi visi yang telah diamanatkan oleh Ibu Tien Soeharto sekaligus pengabdian negara dengan upaya pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII," kata Tri, Minggu (11/4/2021).

Dikatakan Tri, mengatakan dalam Perpres nomor 19 tahun 2021 sudah ditetapkan masa jangka waktu tiga bulan untuk dilakukan masa transisi, atas hal ini pihaknya akan menghormati terkait Perpres itu.

"Kami juga akan menyambut tim dari Sekretariat Negara sekaligus tim transisi yang kami juga sudah dapatkan SKnya itu, termasuk perundingan dalam batas waktu yang telah ditetapkan selama masa 3 bulan itu," katanya.

Tri justru berharap masa transisi dapat dilakukan lebih cepat dari masa waktu yang ditentukan sehingga proses ini bisa segera selesai seusai amanat dalam Peraturan Presiden itu.

"Kita justru berharap kalo bisa tiga bulan selesai itu lebih baik. Ayo mari kita duduk bersama sesuai dengan perintah dan amanat dari Perpres tersebut," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tri menyampaikan jika Yayasan Harapan Kita tidak pernah berniat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri.

Baca juga: Moeldoko: Kita Patut Berterima Kasih pada Soeharto dan Tien Bangun TMII yang Jangkau Masa Depan

Baca juga: Moeldoko: Setiap Tahun Yayasan Harapan Kita Subsidi Operasional TMII Hingga Rp 50 Miliar

Apalagi dalam sejarahnya pada 1975 TMII diserahkan ke YHK.

Namun pada 2010, Sekretariat Negara telah melakukan proses balik nama sertifikat hak pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia atas tanah TMII seluas 146,7704 hektare.

Dalam penatakelolaan TMII, YHK menyebut ada tata kelola keuangan yang dilaksanakan dengan proses audit secara otonomi antara lain, membentuk unit pengelola, pengurus SDM, melaksanakan operasi manajemen, pemeliharaan serta melanjutkan pembangunan.

Selama audit dalam bidang keuangan, juga dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan TMII.

Bahkan YHK tidak pernah mengajukan atau minta anggaran bagi pengelolaan TMII kepada pemerintah.

Baca juga: Humas Bantah Ada Korupsi di TMII, Cuma Beda Istilah dari BPK

Baca juga: Menteri Sekretaris Negara Pratikno: Pemerintah Akan Tunjuk BUMN Kelola TMII

"Kebutuhan anggaran yang tidak dapat tercukupi untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian TMII selalu ditanggung oleh Yayasan Harapan Kita sebagai suatu bentuk kontribusi negara sesuai Kepres No.51 tahun 1977," ucapnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved