Breaking News:

Berita Video

VIDEO Direktur Utama TMII Bantah Tudingan Merugikan Negara

"Kenapa ada penurunan karena kondisi Covid-19 ini ada penurunan aktifitas di TMII. Sehingga program kerja kita terjadi perubahan hampir 60 persen

WARTAKOTALIVE.COM,CIPAYUNG - Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tanribali Lamo mengatakan jika Taman Mini tidak pernah menerima 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski tidak menerima anggaran negara, keuangan TMII tetap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena TMII TMII masuk Dalam bagian Sekretariat Negara setiap tahunnya.

"Kami selalu diperiksa oleh BPK setiap tahun dan pemeriksaan itu dilakukan setiap semester I dan II," kata Tanribali Lamo, Minggu (11/4/2021).

Dikatakan Tanribali, bahwa selama 2018 hingga 2020 sesuai dengan data Direksi yang diangkat pada 1 Februari 2018. Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan BPK
pantauan kerugian negara dari sementara I dan II 2018 tidak terdapat kasus kerugian negara.

"Kalo kita simak ini tidak ada lagi sebenarnya yang tidak pernah di setorkan oleh TMII sepanjang itu menjadi kewajiban oleh TMII. Karena apa karena kita diperiksa oleh BPK, sehingga apalagi tidak melaksanakan setoran atau bagi hasil kita akan ditegur BPK," kata Tanribali.

Ia mencontohkan pada 2020, dimana dalam kesimpulan BPK menyampaikan bahwa TMII hingga semester I dan II tahun 2020 tidak ditemukan adanya kerugian negara yang ditetapkan. Sehingga tidak ada kasus kerugian negara yang ditindak lanjuti.

"Jadi hasil pemeriksaan ini sampai sementara I dan II tahun 2020 tidak ada kerugian negara dan tidak ada kewajiban lain kepada negara," ujarnya.

Terkait pajak, Tanribali menyebut
TMII ini salah satu pembayar pajak terbesar di Jakarta Timur. Contohnya pajak tontonan pada tahun 2018 TMII membayar pajak Rp. 9,4 miliar, di tahun 2019 TMII membayar pajak Rp. 9,7 miliar dan tahun 2020 membayar pajak Rp 2,6 miliar setahun.

"Kenapa ada penurunan karena kondisi Covid-19 ini ada penurunan aktifitas di TMII. Sehingga program kerja kita terjadi perubahan hampir 60 persen kegiatan kita hilangkan akibat pandemi," ujarnya.

Tanribali juga membantah jika TMII selalu mendapatkan bantuan oleh YHK. Pihaknya menegaskan selama 2018 hingga saat ini tidak ada bantuan sekecil apapun dari YHK, terkecuali kegiatan bersama. Hanya saja memang pada 2020 TMII tidak bisa berdiri sendiri.

Sehingga berdasarkan Kepres 51 tahun 1977, membuat YHK diharuskan memberikan supporting kepada TMII. Pihaknya dibantu oleh YHK pada April 2020 hingga Maret 2021 dimana bantuan itu diberikan lebih untuk mengaji SDM.

"Kita tidak pernah menerima bantuan dari YHK kecuali pada 2020. Ini perlu kita jelaskan agar tidak muncul prasangka YHK memanfaatkan untuk kepentingan," ucapnya. (JOS).

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved