Breaking News:

Berita Bekasi

Hanya Jadi Lintasan, Pemkot Bekasi Tidak Berlakukan Surat SIKM

Hanya Jadi Lintasan, Pemkot Bekasi Tidak Berlakukan Surat SIKM. Berikut Selengkapnya

Wartakotalive.com/M Nur Ichsan Arief
Suasana di Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kalideres, Jakarta Barat, terlihat ramai oleh calon penumpang yang hendak mudik Jumat (9/4/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi tidak memberlakukan pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Hal itu dikarenakan, wilayah Kota Bekasi hanya menjadi lintasan arus kendaraan dari Jakarta menuju Kabupaten Bekasi.

"Kita engga ada pemeriksaan SIKM, ataupun penyekatan terkait larangan mudik," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam keterangannya, pada Minggu (11/4/2021).

Baca juga: Ini Penyebab Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 Belum Bisa Diumumkan

Meski demikian, Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap berada di Kota Bekasi.

“Pemerintah bikin himbauan dilarang mudik, terus kita turun juga himbauan, kalau ada sanksi-sanksi lain ya paling sanksi sosial,” imbuhnya.

Rahmat menambahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi juga tidak mengizinkan ASNnya mudik tanpa alasan mendesak.

Surat Edaran (SE) larangan mudik bagi ASN juga dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 8 tahun 2021.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain, Live Streaming dan Analisis Persib vs Persebaya, Waspada Motivasi Bajul Ijo

ASN untuk tidak mudik atau keluar daerah dengan kepentingan tidak mendesak. Dijabarkan, ASN di lingkungan Kota Bekasi yang berasal dari luar daerah tidak mendominasi.

Isi surat edaran tersebut, ASN dikecualikan dengan catatan perjalanan dinas yang bersifat penting dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon dua.

"Ada pengecualian dengan alasan mendesak,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara. Ketentuan ini juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan pemerintah untuk melarang warganya mudik ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah.

Hal ini sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci ramadan, periode peniadaan mudik mulai 6 sampai 17 Mei 2021.

Dikecualikan bagi dua jenis perjalanan, yakni keperluan mendesak seperti bekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, dan ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga. Kedua, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Khusus bagi kedua kelompok tersebut wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved