Breaking News:

Kriminalitas

Berawal dari Surat Penghentian Penyelidikan, Arwan Koty Mengaku Dikiriminalisasi PT Indotruck Utama

Bermodalkan Surat Penghentian Penyelidikan, Arwan Koty Mengaku Dikiriminalisasi Presiden Direktur PT Indotruck Utama. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Sidang kasus dugaan tindak pidana membuat laporan palsu dengan terdakwa Arwan Koty, seorang konsumen PT Indotruck Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (1/4/2021). Arwan Koty Digugat Direktur Utama PT Indotruck Utama, Bambang Prijono Susanto Putro atas dugaan tindak pidana membuat laporan palsu terkait pembelian satu unit ekskavator pada tahun 2017 silam. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus dugaan laporan palsu yang disangkakan kepada Arwan Koty selaku konsumen PT Indotruck Utama terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Kuasa Hukumnya, Aristoteles SH pun menyayangkan hal tersebut. 

Mengingat pelapor, yakni Direktur Utama PT Indotruck Utama, Bambang Prijono Susanto Putro katanya melayangkan gugatan hanya berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan dari pihak Kepolisian. 

Surat Penghentian Penyelidikan tersebut pun diketahui berawal dari laporan kliennya yang melaporkan PT Indotruck Utama ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2017 lalu. 

Baca juga: Beli Ekskavator Senilai Rp 1,265 Miliar dari PT Indotruck Utama, Arwan Koty Mengaku Dikriminalisasi

Kliennya dipaparkan Aristoteles melaporkan Bambang Prijono Susanto Putro atas dugaan penggelapan terkait pembelian satu unit eskavator seharga Rp 1.265 milliar.

Namun dalam perjalanan penyelidikan, pihak Kepolisian menerbitkan surat Penghentian Penyelidikan, yakni S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum ter tanggal 31 Desember 2019.

Surat yang kemudian dijadikan Bambang Prijono Susanto Putro sebagai landasan menggugat kliennya atas dugaan laporan palsu

Kliennya pun dilaporkan pihak PT Indotruck Utama ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP/B/00231/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020. 

Baca juga: Jokowi Kembali Berlakukan Larangan Mudik Lebaran, Terminal Bayangan Justru Marak di Jakarta Selatan

"Laporan yang dinilai bernuansa rekayasa dan tanpa bukti itu seharusnya tidak layak disidangkan, sebab pelapor membuat laporan hanya berdasarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan," ungkap Aristoteles pada Minggu (11/4/2021).

"Kami menilai, penyidik, penuntut umum dan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini tidak obyektif dan tidak netral. Perkara ini merupakan perkara pesanan satu paket untuk mengkriminalisasi Arwan Koty," ungkapnya menduga.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved